Kenaikan Harga Elpiji Ancam Jutaan UKM
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menyatakan, jutaan pelaku usaha di sektor UKM
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menyatakan, jutaan pelaku usaha di sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) terancam kehilangan pendapatan atau omzet akibat kenaikan harga gas elpiji yang mencapai 60 persen.
"Hal ini disebabkan banyak UKM yang memakai gas elpiji sebagai penunjang utama usahanya seperti warung makan, termasuk warteg, roti, kue, bakso,tahu dan tempe, ppedagang mie dan goreng-gorengan serta berbagai usaha kecil kuliner lainnya," kata Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulisnya.
Ditegaskannya, di tengah-tepngah UKM mempersiapkan al diri menghadapi pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economy Community) tahun 2015 seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada UKM/IKM dan bukan malah membuatkan kebijakan yang mengancam kelangsungan usaha mmereka. Apalagi dengan kenaikan gas elpiji yang sangat tinggi yang berdampak pada naiknya biaya produksi.
"Penyesuaian harga akan dilakukan dan hal ini akan mengurangi omzet penjualan bahkan bisa kehilangan pelanggan," kata Sarman Simanjorang, yang jugwakil ketua KADIN DKI Jakarta Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan bagi pelaku UKM/IKM.
Padahal kontribusinya sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 90 persen. Seperti ramai diberitakan, Pertamina baru saja menaikkan harga gas elpiji hingga 60 persen lebih. Alasan Pertamina mengalami kerugian, dinilai sesuatu tanda tanya besar karena harga tersebut sudah berlangsung cukup lama.
"Jika memang mengalami kerugian mengapa baru saat ini dinaikkan dan terkesan mendadak tanpa pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan baik di kalangan masyarakat maupun dunia usaha," katanya.
Seharusnya, sambungnya, pemerintan bersyukur karena kebijakannya direspon positif oleh masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi memakai BBM akan tetapi sudah beralih ke BBG.
"Menteri BUMN harus mengevaluasi kinerja Direksi Pertamina kare mengeluarkan kebijakan yang sangat mengganggu kelangsungan dunia usaha dan kehidupan masyarakat banyak," kata Sarman Simanjorang. (Willy Pramudya)