TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengawasi secara ketat kinerja PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dalam mengelola rute yang diberikan.

“Kami tahu kondisi Merpati sedang tidak ideal menjalankan usaha. Terakhir kabar yang didapat maskapai ini berhenti beroperasi (off) beberapa hari melayani rute dari Makassar,” ungkap Herry Bhakti S Gumay, Dirjen Perhubungan Udara, Kemenhub.

Diungkapkannya, sering tak konsistennya Merpati mengelola rute yang dimilikinya adalah karena tak mampu memenuhi kewajiban ke Pertamina dalam membayar avtur. “Embargo Pertamina terhadap pasokan avtur Merpati itu sudah meluas sampai ke hub station. Mereka pilih pembayaran cash basis setelah ada penghentian pasokan dari Pertamina beberapa waktu lalu. Pola ini, kalau ada uang baru avtur diberikan,” katanya.

Menurutnya, salah satu opsi yang bisa menyelamatkan Merpati adalah menjadikan maskapai ini fokus mengelola rute perintis. “Kalau MA-60 yang mereka miliki masih oke. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Merpati kalau ditutup pun tak masalah bagi rute Public Service Obligation (PSO) karena hanya melayani tiga rute kok,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono membuka peluang anak usaha baru Merpati yang bermain di bisnis KSO untuk mendapatkan lisensi walau ada moratorium penerbangan.

“Kita akan evaluasi anak usaha Merpati itu akan menggunakan slot yang ditinggalkan ini, atau   membentuk baru tapi tidak membebani slot time yang ada,” katanya.

Sementara , Vice President Corporate Secretary PT Merpati Nusantara, Riswanto mengaku tengah fokus membentuk anak usaha baru seperti yang diamanatkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Kalau soal ada operasional yang berhenti, saya musti cek dulu ke lapangan,” katanya.

Sebelumnya, Dahlan mendesak manajemen Merpati untuk mempercepat spin off unit bisnis Merpati Maintenance Facilities (MMF) dan Merpati Training Center (MTC) menjadi anak usaha dan dikelola Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Selain itu juga mendesak adanya anak usaha baru yang menjalankan bisnis dengan model KSO bersama pemerintah kabupaten.

Pengamat bisnis penerbangan Sardjono Jhonny mengingatkan, manajemen Merpati harus bisa bernegosiasi dengan Pertamina dan tak terjebak dalam pengadaan Avtur mengadopsi cash basis. “Pola cash basis itu bergantung ada dana tunai, kalau tidak ada dana, No Ops. Ini berbahaya. Maskapai tak bisa dijalankan dengan manajemen asal-asalan,”katanya.