TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan bipartit antara Forum Pegawai Merpati (FPM) dengan jajaran direksi PT Merpati Nusantara Airlines, selain membahas soal pembayaran gaji yang tertunda, juga membahas upaya penyelamatan Merpati.

FPM menilai, upaya penyelamatan Merpati dengan memberikan dana transisi Rp 150 miliar di tengah ketidakpastian mitra kerjasama operasi (KSO) akan percuma, lantaran bakal habis hanya untuk membayar tunggakan gaji pegawai, dan asuransi.

"Direktur Utama bilang minggu ketiga Mei 2014 gaji dibayarkan. Dia mau lapor kementerian BUMN untuk percepat dana transisi Rp 150 miliar. Kalau dana itu turun tapi tidak ada businessplan kelanjutan, freeze Merpati," kata Sekjen FPM, Ery Wardhana, di kantor Merpati, Jumat (28/2).

"Kami menghimbau Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, jangan ikuti maunya Dirut. Dia mengejar Rp 150 miliar dengan emosional, nanti sia-sia hangus untuk karyawan Merpati. Dana business plan kita minta dari pemerintah," lanjut dia.

FPM meragukan mitra yang disebut-sebut akan menjalankan maskapai pelat merah tersebut. Mereka meminta pemerintah tidak perlu menjanjikan mitra yang tidak pasti. Lebih lanjut,

FPM menaksir butuh dana sekitar Rp 1,7 triliun untuk menjalankan businessplan. Dalam time schedule penyelamatan, diperkirakan injeksi pertama dari mitra KSO sebesar Rp 500 miliar akan cair pada Juni 2014. Namun, dari pihak FPM menyangsikan mitra KSO, lantaran hingga saat ini belum ada agreement atau bukti bahwa ada mitra yang meminati Merpati.

"Dokumen ini akan kita bawa ke Kemenakertans, Presiden, dan Komisi VI DPR RI. Kita tunjukkan betapa bodohnya skenario ini dibuat," katanya. (Estu Suryowati)