TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendukung upaya masyarakat menggunakan listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Hal ini tercermin dalam workshop pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN.

Pedoman itu merupakan perwujudan implementasi peraturan pemerintah tentang pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan dengan kapasitas hingga 10 megawatt.

Direktur (Operasi Jawa Bali Sumatera) PLN, Ngurah Adnyana, mengatakan pertumbuhan listrik di Indonesia masih cukup tinggi. Pada 2013 saja tumbuh 7 persen dan dalam dua bulan pertama pada 2014, tumbuh rata-rata 9 persen meski tidak merata. Seperti di Jawa Bali, tumbuh 8,2 persen, di Sumatera 9,6 persen dan Indonesia Timur tumbuh 14 persen.

"PLN bisa membeli listrik langsung dari masyarakat yang menggunakan energi terbarukan. Namun, dari Permen (Peraturan Menteri) itu masih dibutuhkan pedoman untuk mengatur bagaimana listrik di bawah 10 MW bisa dibeli dengan cepat oleh PLN dengan prosedur yang sudah pasti," ujar Adnyana, Kamis (3/4/2014).

Dengan prosedur yang pasti, teknikal yang pasti, diharapkan kecepatan menyerap listrik dari energi terbarukan ini bisa turut memenuhi pertumbuhan listrik tersebut. Saat ini, kata Adnyana, fuel mix PLN pada 2013 mencapai 12,3 persen masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), atau lebih kecil dari 2012 yang masih 15 persen.

Diharapkan pada 2014, penggunaan BBM lebih turun lagi menjadi jadi 9,3 persen. "Nilai pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN ini sangat penting bagi PLN. Tidak hanya memberikan manfaat bagi PLN tapi juga bagi investor yang akan menjual listriknya ke PLN," ungkap Adnyana.

Adanya pedoman penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan ke sistem distribusi PLN, tentu akan memperjelas, seragam, transparan, proporsional dan profesional dalam pelaksanaan penyambungan, serta saling menguntungkan bagi PLN dan pihak pengembang. Pedoman ini akan mempercepat dan mendorong pengembangan energi terbarukan bagi pemangku kepentingan lain.