TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ternyata belum melapor rencana Bank Mandiri mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) ke kabinet pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

"Mekanismenya mestinya kalau ada seperti itu Menteri BUMN memberitahukan," ujar Hatta di gedung Bank Indonesia, Senin (21/4/2014).

Hatta menjelaskan jika ada perusahaan BUMN yang ingin melaksanakan Initial Public Offering (IPO) atau mau pelepasan saham, hal itu harus dibahas dulu. Dalam pembahasan itu harus hadir menteri teknis terkait perusahaan tersebut dan Menteri BUMN.

"Saya sama sekali belum ada pembahasan," ujar Hatta.

Hatta menambahkan baik dari Dahlan Iskan maupun dari Kementerian BUMN belum melayangkan surat perihal Bank Mandiri akan akuisisi BTN.

"Tidak ada surat dari Kementerian BUMN," ujar Hatta.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com pemerintah melepas kepemilikan 60,14 persen saham di Bank Tabungan Negara (BTN) ke pelukan Bank Mandiri. Kabar ini memanas setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meresui Bank Mandiri mencaplok BTN.

Berdasarkan surat dengan kop Kementerian BUMN No. SR-2014/MBU/2014 disebutkan bahwa Kementerian BUMN mengusulkan agenda tambahan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.

Agenda tambahan yang diusulkan Kementerian BUMN sebagai wakil pemerintah di BTN : Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. "Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," isi surat Kementrian BUMN itu.