TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pengendalian tembakau melalui Framework Convention on Tobaccon Control (FCTC) akan mengancam keberlangsungan petani tembakau. Dimana pendapatan dari 6,1 juta pekerja di industri tembakau bakal terpangkas, seiring dengan pembatasan tersebut.

Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan, pemerintah belum memutuskan sikap Indonesia atas ratifikasi FCTC yang digagas World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia.

Meski begitu, Kementan berupaya untuk memperjuangkan nasib petani tembakau sebanyak 2 juta orang di Indonesia.

"Para pekerja di sektor tembakau khawatir FCTC akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Karena konsekuensi ratifikasi FCTC adalah pengendalian tembakau atau rokok," kata Gamal, Senin (28/4/2014).

Berdasarkan data Kementan jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung di hilir tembakau mencapai 6,1 juta tenaga kerja. Jumlah tersebut terdiri dari 2 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh. Lalu, 1 juta orang pengecer rokok dan 1 juta orang tenaga percetakan dan periklanan rokok. Serta 600 ribu orang tenaga kerja di pabrik rokok.

Secara terpisah Abdus Setiawan, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, FCTC telah membuat petani tembakau galau. Apalagi memasuki masa tanam Mei mendatang. Petani tembakau belum mendapat kepastian keputusan pemerintah soal FCTC.

"Tapi kami tetap tanam tembakau selama industri rokok ada. Kami tetap tanam," tegas Abdus.

APTI mencatat tahun lalu produksi tembakau mencapai 120.000 ton meleset dari target produksi sebesar 200.000 ton. Padahal kebutuhan tembakau untuk produksi rokok saja mencapai 300.000 ton tahun lalu. Tahun ini, APTI menargetkan produksi tembakau bisa kembali naik mencapai 200.000 ton. Seiring dengan kondisi iklim tanah air yang diperkirakan mulai membaik.(Mona Tobing)