TRIBUNNEWS.COM - Terkatung-katungnya proyek monorel di Indonesia diharapkan tidak memunculkan anggapan di luar negeri bahwa iklim invetasi Indonesia bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bappenas, saat bincang santai dengan media di Jakarta, Sabtu (24/5).

"Semakin banyak investasi positif di Indonesia akan semakin baik, jangan sampai ada message keluar kalau investasi di Indonesia bermasalah," ujar Lukas.

Menurutnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus turut serta membantu menyelesaikan masalah dengan cara menjaga iklim investasi di Indonesia. Hal ini terkait dengan proyek monorel yang tak kunjung menemui kata sepakat dari Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorel (JM).

"Saya tahu saat ini pejabat DKI lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apalagi dengan sistem yang semakin transparan,  tapi jangan terlalu lama," kata Lukas.

Dengan kata lain, para pejabat saat ini saking hati-hatinya (takut kesandung masalah dengan KPK di belakangan hari) malah membuat proyek Monorel terus tertunda.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk pendekatan pembangunan adalah membangun skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) mulai 2005. "Karena pemerintah tidak akan pernah sanggup mengejar pembangunan infrastruktur sehingga butuh keterlibatan swasta dalam soal dana," ujar Lukas.

Selama masa konsensi sekitar 50 tahun, swasta diberi kewenangan untuk mengelola proyek yang dibuatnya, selama itu resiko ditanggung swasta.

Sementara itu, John Aryananda, Dirut PT JM mengatakan bahwa proyek monorel memang butuh ketegasan dari pemerintah. Ada tiga tahap yang perlu diperjelas. Pertama, apa benar monorel dibutuhkan, kedua apa benar mau bekerjasama dengan swasta, dan ketiga jika ingin bekerjasama dengan swasta kapan akan direalisasikan. Karena selama ini pihaknya terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berubah sejak 2005. Saat ini, perjanjian soal proyek monorel harus menunggu Jokowi kembali dari cuti. (Risky Widia)