TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan dunia usaha menyambut baik pemimpin yang akan menduduki kursi sebagai presiden Indonesia. Bisnis properti sendiri juga tidak ketinggalan akan menyambutnya selama mampu membangun infrastruktur jalan dengan baik dan melakukan penerangan listrik.

"Akan lebih baik jika membangun infrastruktur jalan dan melakukan penerangan listrik, kami sebagai pelaku properti hanya butuh itu," kata Nanik J Santoso, direktur PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), anak usaha Ciputra Group di Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Nanny mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti listrik membutuhkan peran pemerintah pusat. Diberbagai daerah tampak bahwa listrik tidak berperan maksimal dan menyulitkan pembangunan proyek properti untuk dibeli masyarakat.

"Kalau listriknyaa saja susah, bagaimana masyarakat mau membeli perumahan, ini yaang kita waspadai," katanya.

Nanny menjelaskan bahwa pembangunan jalan diberbagai daerah seperti di Papua sudah bagus karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Namun, untuk persoalan listrik, sudah menjadi tugas PLN yang berada didomisili pemerintah pusat.

"Itu kan tugas pemerintah, jadi sebagai pelaku dunia usaha kami hanya minta itu saja, kalau pembangunan jalan kan tergantung PAD masing-masing daerah," katanya.

Bisnis properti sendiri sangat bergantung kepada kemudahan izin pemerintah daerah. Sehingga sangat tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan pusat, ini yang harus dipahami bahwa pemerintah harus ikut mendukung atau tidak mengganggu bisnis properti.

"Pengusaha itu harus diberikan kebebasan, tidak didukung tidak apa-apa, tetapi kalau didukung malah tambah baik," ujar Nanny.