TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa berpendapat subsidi yang selama ini diberikan untuk petani berbasis input. Contohnya subsidi benih dan pupuk. Subsidi ini rawan kebocoran dan penyelewengan sehingga tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani.

“Subsidi berbasis input perlu dihapus secara bertahap dan diganti dengan subsidi berbasis output.  Di berbagai negara maju, subsidi sudah berbasis output, seperti harga jual, fasilitas pengolahan sampai penghapusan bea ekspor," tulis Habib Nabiel dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (19/6/2014).

Dijelaskan, subsidi berbasis output dasarnya adalah jaminan bahwa hasil panen dibeli oleh pemerintah dengan harga yang menguntungkan petani.  Selanjutnya, hasil panen tersebut dijual pemerintah dengan harga yang terjangkau konsumen.  “Selisih harga beli dan jual tersebutlah yang disubsidi pemerintah”, katanya.

Harga pembelian oleh pemerintah tersebut, lanjutnya, tentu disesuaikan dengan kualitas produk.  “Semakin tinggi kualitasnya tentu semakin tinggi juga harganya, ini lebih adil dan mendidik”, katanya.

Dengan jaminan pasar ini, menurutnya, tentu para petani akan lebih bersemangat.  “Bukan hanya bersemangat dalam bekerja, tetapi juga bersemangat dalam belajar untuk mencari tahu cara terbaik menghasilkan produk yang berkualitas”, ujarnya.

Menurutnya, sebenarnya kita sudah berpengalaman dalam menerapkan subsidi berbasis output.  Misalnya pada praktek HPP (harga pembelian pemerintah) dalam beras, gabah dan kedelai. “Namun pada praktek HPP yang ada sekarang ini masih ada unsur subsidi inputnya, yaitu subsidi pupuk dan benih”, tuturnya.

Subsidi input sudah saatnya sedikit demi sedikit dikurangi dan pada akhirnya dihapus total.  Sebaliknya dengan subsidi output, sedikit demi sedikit dinaikkan.  “Sampai suatu saat nanti yang ada hanya subsidi output murni. Subsidi yang minim kebocoran dan sepenuhnya untuk petani”, pungkasnya.