Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Berkurangnya Dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi untuk kereta api tahun 2014 membuat pusing Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sejumlah pilihan pahit harus ditempuh untuk mengatasi berkurangnya anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN Perubahan 2014.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Hanggoro Budi Wiryawan, di Surabaya, Senin (23/6/2014) mengatakan, ada berbagai macam opsi yang bisa dilakukan.

"Namun semuanya berat. Tetapi bagaimana lagi, karena anggarannya dipangkas cukup besar," ujarnya.

Ia mengatakan, langkah yang bisa diambil dari berkurangnya PSO ini, yakni menerapkan tarif riil untuk KA ekonomi jarak jauh dan jarak sedang atau menaikkan tarif, mengurangi frekuensi, atau ada beberapa kereta yang tidak diberi subsidi.

"Beratnya karena pengurangan frekuensi akan menyulitkan masyarakat karena selama ini KA ekonomi selalu penuh penumpang, kalau tarif naik juga memberatkan," ujar Hanggoro.

Dalam anggaran APBN 2014, besarnya PSO yakni Rp 1,2 triliun, yang dibagi dua menjadi anggaran pasti Rp 871 miliar dan anggaran cadangan sebesar Rp 352 miliar apabila terjadi kenaikan bahan bakar. Namun dalam APBN Perubahan 2014 anggaran cadangan ini dihapuskan.

Padahal anggaran ini ternyata dialokasikan untuk subsidi tiket KA ekonomi jarak jauh dan jarak sedang. Selama ini dengan adanya subsidi, harga tiket jadi lebih murah 50 persen. Ia mencontohkan, tarif KA Progo dengan rute Senen-Lempuyangan yang semula Rp 50.000, tarifnya akan naik jadi Rp 110.000.  Ia menegaskan pengurangan anggaran subsidi ini tidak akan dirasakan oleh penumpang kereta jarak dekat atau kereta perkotaan seperti KRL.

"Seperti KRL kalau subsidinya dicabut, masyarakat akan sangat berat sekali," ujar Hanggoro.