TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor energi ini terus membengkak dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat dari APBN-P 2014 yang menetapkan subsidi energi sebesar Rp 350,31 triliun atau membengkak 24 persen dibandingkan APBN 2014 yang sebesar Rp 282,1 triliun.

Belum lagi faktor defisit neraca pembayaran Indonesia yang terus terjadi sejak tahun 2012. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 500.000  barel per hari. BBM impor ini untuk mencukupi konsumsi BBM di Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Ini bertolak belakang dengan kemampuan produksi minyak bumi yang terus menurun dimana saat ini tinggal 900.000 barel per hari serta masih terbatasnya kapasitas kilang BBM di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, perlu langkah terobosan untuk mengurangi beban APBN di sektor energi. Salah satunya dengan mengembangkan energi alternatif berupa percepatan program pencampuran fatty acid methyl ester atau biodiesel dari 10 persen (B10) menjadi 20 persen (B20). Ini tak hanya sekedar di sektor transportasi tapi juga sektor industri, termasuk penggunaan di PLN.

Biodiesel merupakan bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke BBM. Campuran itu sebanyak 20 persen yang kemudian disebut dengan biodiesel 20 persen (B20). Saat ini, pencampuran BBN sebesar 10 persen, dan rencananya penerapan B20 dilakukan pada 2016.

“Jika program percepatan B20 ini berhasil akan mampu menghemat keuangan negara sebesar 6 miliar dollar AS per tahun. Saat ini B10 telah menghemat uang negara sebesar 3 miliar dollar AS per tahun,” ujar Tumanggor, Kamis (24/7/2014)

Tumanggor yakin bahwa percepatan dari B10 menjadi B20 ini akan berjalan mulus karena 23 anggota Aprobi yang merupakan perusahaan crude palm oil (CPO) siap mengembangkan biodiesel.

“Dalam beberapa kali rapat dengan baik dengan menko perekonomian, menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri perdagangan dan lainnya, hampir seluruh pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki dan Aprobi menyatakan siap menyuplai kebutuhan dalam negeri dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika pemerintah menetapkan B20,” jelas Tumanggor.