TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) akan tetap melanjutkan kerjasama yang baik dengan Pemerintah terkait dalam industri ini.

Dengan demikian ATSI sangat berharap Pemerintahan baru dengan Kabinet baru nantinya dapat mengeluarkan regulasi yang positif bagi industri telekomunikasi.

 "Diperlukan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan untuk mendorong inovasi dan memperkuat industri IT di tanah air," ujar Alexander Rusli, Ketua Umum ATSI dalam keterangannya, Senin(11/8/2014)

Dijelaskannya, dalam era customer yang haus pemakaian data seperti internet dan lain-lain, pemerintah perlu mendukung langkah-langkah untuk memastikan pelanggan di Indonesia dapat berkembang dalam momentum perkembangan data.

ATSI, yang menaungi para Operator Telekomunikasi berharap dapat memberikan layanan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan program Pemerintah.

 "Operator tentunya ingin memberikan layanan yang lebih murah kepada pelanggan. Dengan demikian sebaiknya tidak diberatkan dengan Regulatory-charges yang tinggi," sambungnya.

Karena jika regulatory-charges tinggi, pada akhirnya pelanggan juga yang kena dampaknya atas biaya-biaya ini.  Untuk itu, ATSI mendukung adanya koridor yang lebih sederhana, agar corporate action dan pilihan teknologi dapat dilakukan lebih mudah oleh operator tanpa harus melibatkan Pemerintah terlalu banyak,

"Termasuk memberikan kepastian dalam utilisasi frekuensi yang menjadi infrastruktur utama layanan wireless, tanpa ada gangguan dan interferensi sehingga kualitas layanan yang sampai pelanggan tidak dirugikan," tegasnya.

ATSI juga mengapresiasi kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Kabinet Indonesia Bersatu.

ATSI menilai langkah-langkah kebijakan pemerintah sebelumnya berperan penting dalam menunjang perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.