TRIBUNNEWS.COM.BANDUNG, - Indonesia terus berupaya menggenjot nilai ekspor. Pada semester II ini, pemerintah akan berupaya untuk bisa memenuhi target ekspor yang sudah ditetapkan diangka 190 miliar dollar Amerika. Pemerintah tak mau target yang akan dicapai meleset lagi, seperti pada semester I tahun 2014. 

Menteri Perdagangan RI, M Lutfi, mengatakan, pada semester I ditargetan nilai ekspor bisa mencapai  95  miliar dollar Amerika, namun hanya realisasinya hanya sebesar  88,5 miliar dollar Amerika atau minus 2,5 persen dari target. Meski demikian, pihaknya optimistis pada semester selanjutnya bisa mencapai target.

"Kita akan meningkatkan ekspor dari empat sektor yakni dari kelapa sawit, elektronik, alas kaki, dan otomotif," katanya ditemui seusai acara halal bihalal yang digelar Kadin Jabar dengan tema "Melalui Spirit Kebersamaan Kita Wujudkan Dunia Usaha Jawa Barat yang Berdaya Saing" di Trans Luxury, Kamis (21/8/2014) malam.

Menurutnya, saat ini pasar otomotif sedang meningkat, karenanya pada tahun ini pihaknya optimistis bisa membukukan nett positif yang ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor yang sudah mencapai  4,5 miliar dollar Amerika, sementara nilai impor di sektor otomotif hanya mencapai  2 miliar dollar Amerika.

"Di Indonesia sendiri otomotif memang meningkat, seiring meningkatnya pula kepemilikan kendaraan. Wajar kalau kemacetan makin meningkat karena banyak orang membeli mobil.  Nah sekarang, kita macetkan negara lain," katanya.

Ia juga mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa memberikan kontribusi besar untuk mencapai nilai ekspor, seperti emas. Terlebih dengan adanya kebijakan baru yang tidak lagi semata-mata mengekspor emas emas setengah jadi atau sudah jadi. "Sekarang sudah diperbolehkan mengekspor bahan dasar emasnya," katanya.

Sementara itu, menurut Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal Sutisno, pihaknya mendukung percepatan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya putusan MK, maka diharapkan pemimpin baru bisa membawa peningkatan positif di dunia usaha.  "Karena di dunia usaha, sangat butuh stabilitas politik dan juga kepastian keamanan yang terjamin," katanya.

Pihaknya juga berharap, dengan pemerintah yang baru tersebut, dapat memperhatikan para pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan 2015 mendatang. "Berharap ke depan, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang lebih baik," katanya.(tif).