Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi berharap Joko Widodo dan Jusuf Kalla setelah dilantik pada 20 Oktober langsung terbuka menyoal kondisi keuangan negara, termasuk rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Supaya disampaikan pada masyarakat secara transparan dan terbuka, tidak usah ditutup-tutupi jeleknya, supaya masyarakat bisa menilai pemerintah dimulai dari titik mana," ungkap KH Hasyim kepada wartawan di kediamannya di Beji, Depok, Minggu (31/8/2014).

Menurutnya, transparansi dan keterusterangan pemerintah penting untuk menghindari salah paham masyarakat terhadap sikap pemerintah. Jika paham soal APBN dan pengaruhnya terhadap subsidi BBM yang tak tepat sasaran, masyarakat akan mendukung kebijakan tersebut.

Hasyim mengaku sudah menyampaikan ini kepada Jokowi saat datang ke rumahnya Sabtu (30/8/2014). Ia juga mengimbau Jokowi-JK tak terlalu pusing menanggapi suara-suara miring parlemen terhadap wacana kenaikan harga BBM.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu menanggapi keuangan negara. Apalagi jatah BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter terancam habis sebelum akhir tahun. Hal itu akan memaksa pemerintah merogoh kocek negara.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya mengaku enggan menaikkan harga BBM bersubsidi karena masyarakat sudah cukup menderita. Kenaikan harga BBM bisa dilakukan setelah pelantikan pemerintahan baru.