Jokowi Disarankan Realokasi Anggaran Belanja untuk Subsidi BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Priatna menjelaskan kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena itu jalan yang bisa dipilih Jokowi bersama kabinet barunya haruslah melakukan realokasi anggaran belanja untuk subsidi BBM.

"Berarti satu-satunnya jalan realokasi dari yang sudah ada sekarang, karena tidak ada kenaikan harga," ujar Dedy di gedung DPR RI, Senin (1/9/2014).

Dedy memaparkan saat ini anggaran belanja negara dalam RAPBN 2015 baru indikatif. Karena hal itu, anggaran negara untuk kabinet selanjutnya ada kelebihan 10 sampai 15 persen.

"Jadi berarti program baru itu diantara 10-15 persen tadi. Itu sudah pasti kurang. Ini di RAPBN 2015," ujar Dedy.

Dedy memaparkan cara kedua dari realokasi yang sudah ada dialokasikan dipindah atau dikurangi. "Sisanya ditempatkan di program usulan Jokowi," kata Dedy.

Selain itu Dedy menambahkan tidak ada jalan lain kecuali melakukan perubahan APBN di awal bulan. "APBN-P sesuai peraturan dua bulan setelah tahun anggaran berjalan, Februari lah, Maret pengesahan. Dibahas dari februari," kata Dedy.