Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kredit Kendaraan yang Mudah dan Program Mobil Murah Dikritik Kemenhub

Dia pun menyebut kebijakan itu kontradiktif dengan usaha pembenahan transportasi umum yang dilakukan Kemenhub

zoom-in Kredit Kendaraan yang Mudah dan Program Mobil Murah Dikritik Kemenhub
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Deretan mobil Daihatsu Ayla yang baru keluar dari tempat produksi di PT Astra Daihatsu Motor di kawasan industri Suryacipta, Karawang, Jawa Barat, Senin (3/2/2014). PT Astra Daihatsu Motor memproduksi 2 jenis kendaraan low cost green car (LCGC) dengan merek Daihatsu Ayla dan Toyota Agya yang menggunakan komponen lokal mencapai 88 persen. Dua jenis mobil yang diluncurkan September 2013 tersebut hingga kini telah terjual 41.000 unit. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pengembangan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) dan akses mudah mendapatkan kredit murah sepeda motor dinilai menjadi salah satu penyebab migrasi masyarakat untuk menggunakan moda transportasi menjadi tersendat.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso, mengatakan, kebijakan tersebut tentu akan memiliki dampak bagi kepadatan kendaraan di jalan dan membuat moda transportasi bus menjadi tersendat.

Dia pun menyebut kebijakan itu kontradiktif dengan usaha pembenahan transportasi umum yang dilakukan Kemenhub. "Kontradiktif ya kontradiktif, makanya pemerintah pusat dan daerah harus tersistem memikirkan ini (transportasi)," ujarnya, Jumat (12/9/2014).

Dia menyoroti dampak dari kepadatan kendaraan dijalan yaitu kemacetan. Menurutnya kemacetan terutama di Jakarta membuat berbagai moda transportasi umum menjadi tidak maksimal.

Pembenahan transportasi termasuk di darat tidak bisa hanya dikerjakan oleh Kemenhub saja. Untuk itu dia meminta agar seluruh stakeholder ikut berperan membangun transportasi Indonesia sesuai kapasitasnya masing-masing.

"Membuat kebijakan itu harus berpikir kalau kita sebagai pengguna angkutan umum, jangan sebagai pelaksang. Harus saling sinergi pemerintah daerah dan pusat," tandas Suroyo. (Yoga Sukmana)

Berita Rekomendasi
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas