TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mafia migas terbukti dan diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat untuk memberantas mafia migas dengan membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang bekerja sungguh-sungguh secara efektif.

Demikian disampaikan Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Hasto menjelaskan hasil kerja Pokja Energi  Tim Transisi Jokowi-JK, melalui berbagai diskusi, yang bertujuan memberikan masukan kepada Jokowi-JK.

Menurut Hasto, penindakan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Ditindak dan dipublikasikan secara masif untuk menimbulkan efek jera.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral  akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," kata Hasto.

Dia menyebutkan, BBM bersubsidi diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan dilaksanakan dengan transparan.

"Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," papar Hasto.

Pada bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi subsidi yang lebih berkeadilan.

"Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett," jelasnya.

Upaya mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembiayaan sektor produktif dan layanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan antara lain; pemberdayaan UKM, nelayan, petani, pupuk, perbaikan infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan, irigasi pertanian, pembukaan lahan baru, dana desa, pembiayaan kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, pembangunan puskesmas, revitalisasi pasar dan lain sebagainya diyakini lebih berkeadilan.
Termasuk dalam mewujudkan 4A (acceptability, accessability, availability dan affordability) terhadap energi perlu ditingkatkan kehadiran negara.

"Ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen politik dan  kepemimpinan yang kuat dibantu lembaga adhoc "war room energy" untuk melewati krisis. Pemerintahanan Jokowi-JK memohon dukungan, masukan dan kawalan dari  masyarakat luas dalam  memperbaiki nasib bangsa," imbau Hasto.