TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota tim transisi dari Presiden terpilih Joko Widodo, Arif Budimanta menegaskan, penyaluran cash transfer atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), belum tentu dilakukan melalui ponsel.

Ekonom dari Forum Ekonomi Megawati Institute (FEMI) itu menjelaskan, banyak mekanisme yang bisa dilakukan untuk penyaluran BLSM. Daripada lewat rekening bank, penyaluran dengan pos dianggap lebih dapat menjangkau masyarakat miskin penerima BLSM atau Rumah Tangga Sasaran (RTS).

"Belum fixed. Lagi kami simulasikan semuanya. Lebih mudah lewat Kantor Pos, karena lebih dapat diakses, dibandingkan misalnya melalui rekening bank," kata dia Selasa (30/9/2014).

Dia menyebutkan, misalnya BLSM itu disalurkan dengan rekening bank, maka justeru akan menyusahkan penerima. "Orang datang ke bank saja kadang kala ongkos ojeknya sudah Rp 30.000, pulang pergi sudah Rp 60.000. Orang miskin kan rata-rata jarang sekali mempunyai kendaraan bermotor," jelas anggota Komisi XI DPR RI itu.

Kalaupun si penerima memilih untuk jalan kaki menuju bank, imbuh dia, tentunya juga akan menyusahkan karena jaraknya yang jauh. "Bank kan rata-rata ada di kabupaten/kota/kecamatan, even itu dikatakan sama BRI. Sementara RTS itu adanya di desa/dukuh. Jadi enggak easy," tandas Arif.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengklaim Mandiri sudah diminta oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan BLSM. "Kami dan BRI diminta untuk meyalurkan lewat ponsel," kata Budi.(Estu Suryowati)