TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dinilai layak menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mantan Dirjen Pajak itu dinilai memiliki prinsip, tegas, serta leadership kuat.

Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti melihat, Darmin adalah sosok yang menguasai makro ekonomi. "Dia melihat policy bukan dari satu kotak ke kotak, bukan dari sektor per sektor. Enggak kayak yang kemarin," kata Destry, Kamis (23/10/2014).

Lebih lanjut Destry mencontohkan kebijakan pelarangan ekspor mineral tambang mentah. Sebagaimana diketahui, kebijakan implementasi UU No.4 tahun 2009 itu, telah membuat banyak perusahaan tambang merugi. Sebab, produksi tidak bisa diekspor, sementara pasar domestik tidak ada yang menyerap.

Destry mengatakan, seharusnya Menko bisa melihat bahwa pasar domestik bisa didorong untuk menyerap raw comodities yang tidak bisa dieskpor. Menko seharusnya bisa menkoordinasikan, kebijakan tersebut dengan industri.

"Ini kan kemarin lewat (luput). Padahal sebagai Menko seharusnya dia bisa mengkoordinasikan seluruh menteri ekonomi yang terkait, yang memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain," jelas dia.

Jika benar Darmin yang menjadi Menko perekonomian, Destry berharap akan ada gebrakan-gebrakan. Misalnya, untuk merampungkan masalah tenaga kerja, mengambil kembali devisa hasil ekspor yang mampir di negeri lain, serta membuat program pemerintah yang bisa mendorong financial inclusion.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Budi Gunadi Sadikin, hanya memberikan komentar singkat, ditanya soal kemungkinan Darmin sebagai Menkoperek. "Baik buat Indonesia," ucap Budi.

Dalam agenda International Financial Inclusion Forum Ke-2 2014, Darmin Nasution dijadwalkan memberikan speech. Namun, belum sempat memberikan pidato, Darmin mendapat panggilan dari istana. Ditanya soal jabatan menteri, Darmin pun hanya berseloroh. "Itu kan kata kamu," kata Darmin pada wartawan.(Estu Suryowati)