TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha rumput laut nasional mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk menyerap investasi dengan berbagai insentif dukungan, atau insentif agar keamanan investasi yang ada bisa terjamin dan terealisasi masuk di Indonesia.

Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis, mengatakan saat ini untuk merealisasikan investasi yang ada masih terdapat hambatan-hambatan, seperti sulitnya perizinan dan tingginya biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan sebuah industri pengolahan.

"Kita sudah membahas kemungkinan adanya investasi masuk dari pihak China joint venture dengan pihak Indonesia untuk mendirikan industri pengolahan rumput laut, terutama untuk produk jenis refined carrageenan. Hanya saja pihak sana menanyakan tentang keamanan dan kepastian investasinya di Indonesia," kata Safari dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut Safari, untuk mendirikan sebuah industri rumput laut di Tiongkok dengan produksi 6 ton per hari diperlukan biaya sebesar 15 juta dolar AS, sementara di Indonesia bisa mencapai dua kali lipatnya yakni sebesar 30 juta dolar AS.

"Di kita harus mendatangkan mesin-mesin dari luar dan itu harus dikenakan bea masuk dan PPN, memang seharusnya diberikan keringanan. Di Tiongkok, kalau bisa ekspor produk olahan bisa langsung mendapat restitusi, terutama barang penolong. Rumput laut Indonesia banyak diekspor ke Tiongkok. Nah, sekarang apakah pemerintah Indonesia bisa melakukan perlakuan yang sama untuk menarik investasi?" tuturnya.

Pihaknya mengaku tengah menjajaki joint venture antara PT Phoenix Jaya dengan tiga perusahaan Tiongkok antara lain Green Fresh, Fujian Province LVQI Food Colloid dan Lubao Biochemistry. "Kita ingin mereka bangun juga Industri pengolahannya di Indonesia, nanti bisa untuk konsumsi lokal maupun ekspor," ucap Safari.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi rumput laut nasional pada 2013 mencapai 9.298.474 ton dalam keadaan basah atau 929.847,4 ton dalam keadaan kering. Berdasarkan Data Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, jumlah ekspor rumput laut nasional paling banyak diekspor ke Tiongkok mencapai 143.725 ton pada 2013 dengan nilai sebesar 1,25 juta dolar AS.

Dengan begitu, dirinya bersama pengusaha rumput laut nasional masih menanti kepastian akan adanya kemudahan untuk perizinan, kejelasan waktu dan biaya yang dikeluarkan nantinya. Gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk kantor perizinan one stop service khusus bagi investasi, pastinya akan didukung karena investor memerlukan pendampingan bila menemui hambatan.

"Kita harapkan ke depan pemerintah bisa lebih siap untuk menarik investasi dengan memberikan berbagai insentif menarik," pungkasnya.