TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Guna mendukung peningkatan pendapatan negara melalui APBN, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan perdagangan antarpulau, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi untuk diselundupkan ke luar negeri.

Usulan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Surveyor Indonesia, M Arif Zainuddin, menjawab pertanyaan mengenai upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan jasa verifikasi negara terhadap langkah cepat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arif menunjuk contoh dalam satu sisi mineral dan batubara misalnya, PT Surveyor Indonesia ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengawasi ekspor mineral dan batubara melalui verifikasi, tetapi sementara itu di satu sisi perdagangan antar pulau, perdagangan lokal tidak ada kewajiban untuk itu.

“Tidak ada kewajiban untuk pengawasannya, makanya yang sekarang terjadi di lapangan, menurut data kita ekspor batubara misalnya ke Jepang, China, Taiwan dan lain-lain ini selalu lebih kecil dari data yang mereka rilis tentang batubara yang mereka terima,” papar Arif, Sabtu (15/11/2014) dalam pernyatannya yang disampaikan kepada tribunnews.com.

Arif juga menduga di sini ada sesuatu yang salah, entah itu perdagangan lokal yang kemudian belok atau apa, tapi ini adansesuatu yang salah.

Karena itu, Arif mengusulkan agar perdagangan lokal itu juga diverifikasi, karena pasti akan menjadikan penerimaan dari pajak lebih terjamin, karena data berapa yang dijual dari Kalimantan misalnya pasti tercatat.

Dengan cara pengawasan dalam perdagangan lokal itu, menurut Arif, maka hari ini misalnya dikirimkan batubara ke Surabaya ke PT A, itu data akan tercatat, ini bisa di crosscheck, hal yang selama ini tidak bisa dilakukan.

Diakui Arif, verifikasi perdagangan lokal itu pasti menambah cost, tetapi menurutnya itu tidak begitu besar bagi pengusaha.

Menurut Arif, pembeli dan penjual sebenarnya saat ini pada perdagangan lokal sudah diverifikasi tetapi hanya berdasarkan kebutuhan pembeli saja. Ia menunjuk contoh, PLN misalnya yang membeli batubara dari berbagai tambang di Sumatera, Kalimantan, dll, minta Surveyor Indonesia melakukan verifikasi. Itu hanya untuk menentukan apakah kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang dia minta.

Tetapi kalau ini nanti perdagangan antar pulau sudah diawasi, menurut Arif, untuk permintaan verifikasi sebagaimana dilakukan PLN itu tidak perlu lagi, karena ini bukan lagi kemauan pribadi dari pembeli dan penjual, tetapi dengan hasil laporan survei itu tadi, datanya bisa dipakai oleh siapa saja.

“Oleh penjualnya, oleh pembelinya, oleh Dirjen Pajak, dan akuntabilitasnya juga terjaga,” kata Arif seraya menyebutkan, sekarang ini juga semua pembelian pasti ada surveyornya, tetapi itu hanya untuk keperluan yang sangat mikro.

Arif meyakinkan, bahwa ketentuan pengawasan perdagangan antar pulau itu tidak akan menambah birokratisasi. Bahkan ia meyakinkan, kalau lebih lama juga nggak karena ini bekerjanya, surveyor itu bekerjanya dari material yang mungkin akan masuk ke tongkang atau kapal, hanya diambil sampelnya dan menghitung volumenya sementara proses loading tetap berjalan.

“Kita punya metode ambil samplingnya, bagaiman supaya sampel yang kita ambil mewakili yang akan dikapalkan. Itu kita sudah punya metode begitu. Nah setelah itu kita periksa di Laboratorium. Kami juga sudah punya alat di daerah, yang itu juga tidak memerlukan waktu lama,” terang Arif.

Kalau mereka nanti taat pada SOP atau aturan-aturannya, mereka akan cepat karena pada saat LS misalnya bukti pembayaran PPN dilampirkan. “Kalau ini belum ada, ya memang kita tahan. Bukti pembayaran royalty sudah ada buktinya, itu kita tidak mengganggu sama sekali,” tambah Arif.

Soal kesiapan Surveyor Indonesia jika ditunjuk melakukan verifikasi perdagangan antarpulau, Arif Zainuddin memastikan, pihaknya sudah sangat siap.

“Kami itu di laboratorium, di hampir semua daerah penghasil daerah batubara kita punya. Surveyornya kita juga punya. Bahkan untuk menghadapi Pasar Bebas ini pun kita kemarin juga sudah mulai meningkatkan kompetensi karyawan, kira-kira yang diperlukan apa,” pungkas Arif seraya menyebutkan,pada tahun ini pihaknya sudah melakukan training untuk surveyor yang akan terjun ke lapangan itu sudah 4 angkatan, atau 120 peserta.