TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Meski harga BBM bersubsidi naik, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago memaparkan angka kemiskinan tidak perlu direvisi oleh pemerintah atau BPS Alasan utamanya pemerintah mempunyai program mengendalikan supaya angka kemiskinan tidak naik.

"Sudah dibikin programnnya dengan perhitunganan simulasi kenaikan harga BBM Rp 2000 itu diperkirakan akan menambah inflasi umum sekitar 2,2 persen," papar Andrinof, di rakernas pengadaan barang dan jasa, Selasa (18/11/2014).

Kepala Bappenas itu menegaskan masyarakat miskin tidak perlu khawatir untuk menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya pihak pemerintah kata Andrinof sudah menyiapkan program bantalan sosial berupa tiga kartu 'sakti' milik presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Namanya bantalan sosial, dikeluarkanlah kartu-kartu," ujar Andrinof.

Andrinof memaparkan dalam Kartu Keluarga Sejahtera, masyarakat miskin dapat uang kompensasi Rp 200 ribu per bulan. Uang tersebut menurut Andrinof sudah lebih dari cukup untuk hidup sebulan karena mengacu kepada angka inflasi.

Andrinof menjelaskan Rp 200 ribu itu melebihi nilai dampak inflasi. Pasalnya dengan kenaikan inflasi, rakyat miskin setara membutukan Rp 155 ribu untuk mendapatkan barang dan jasa rumah tangga miskin.

"Jadi dikasihnya Rp 200, karena itu melebihi nilai penurunan daya beli mereka," jelas Andrinof.