TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) sektor Rokok, Tembakau, dan Minuman memprotes Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lantaran bersikap tidak adil terhadap industri rokok. Mereka pun mengancam melakukan demo di BPOM.

PPMI menilai, sikap BPOM terhadap peredaran rokok elektrik dianggap terlalu lunak. Padahal rokok elektrik ini terbukti mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Sikap BPOM itu berbeda ketika mereka mengeluarkan berbagai aturan keras terhadap industri rokok nasional berbasis tembakau.

"Dengan kebijakan ini BPOM tidak konsisten terkait kebijakan rokok, padahal lembaga itu sudah dikenal anti tembakau. Kami khawatir ada politisasi dari kebijakan ini. Padahal ujung-ujungnya bisa mematikan pedagang rokok eceran," tegas Bonhar Darma Putra, Ketua Umum PPMI sektor Rokok, Tembakau dan Minuman, Selasa (18/11/2014).

Berbeda dengan rokok asli Indonesia berbahan tembakau dan cengkeh yang dari sisi aturan begitu mengekang. Rokok asli tak bisa dikonsumsi di mal-mal sementara rokok elektrik bebas dikonsumsi meski dari sisi bahan sama-sama berbahaya.

Ia mempertanyakan sikap BPOM yang berubah-ubah terkait rokok. Di sisi lain, dengan kebijakan impor rokok elektrik yang justru akan mematikan rokok berbahan cengkeh dan tembakau yang notabene karya atau produk asli Indonesia.

"Itu saja sama sudah memberangus industri, dan cepat lambat akan mematikan industri rokok dalam negeri juga," tuturnya.

Ia khawatir kebijakan yang berdampak pada industri tembakau dan cengkeh dengan produk rokok, hanya lanjutan dari desakan asing terutama industri farmasi untuk kemudian menggantikan rokok asli seperti rokok kretek khas Indonesia.

"Ini sangat nyata faktual, saya rakyat biasa saja bisa melihat kelompok industri farmasi ini menggantikan rokok asli, kebijakan berlebihan seperti ini harus dilawan," tegasnya.

Untuk itu, ia berharap agar masyarakat, aktivis, juga kelompok yang berpihak pada kepentingan industri dalam negeri untuk pro aktif mengawasi BPOM agar jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang merugikan dan membuat regulasi sembarangan.

"Dalam bisnis harus terbuka fair, harus lebih hati-hati. Bagi pedagang seperti kami, dalam bisnis itu harus terbuka dan fair dan tak ada yang diuntungkan dari satu kebijakan. Saat ini kami tengah menyiapkan untuk melakukan untuk rasa aksi keprihatinan di kantor BPOM," tegasnya.