TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) mengapresiasi cara pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

”Gapensi sangat mengapresiasi cara Presiden dan Wakil Presiden mengambil keputusan menaikkan BBM,” ujar Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Nurdin Karumpa  di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Gapensi menilai pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat dan dampak sosalnya rendah serta berlangsung cepat, tidak disangka-sangka.”Keputusan ini paling murah biayanya serta efisien, sangat cepat dan menutup peluang bagi aksi spekulan BBM,” ujar Andi.

Gapensi mengamati, kenaikkan BBM kali ini tidak membuat inflasi naik berkali-kali lipat seperti sebelumnya. Pada pemerintahan sebelumnya, akibat, kajian kenaikkan BBM terlalu lama menimbulkan inflasi berlipat-lipat serta keresahan berlarut-larut.

Gapensi memperkirakan, dampak BBM atas  biaya produksi pada  kisaran 3%-4%. “Biaya ditribusi juga kami perkirakan naik 30% dari total komponen biaya industri sekitar 2%,” papar Andi.

Namun, kali ini, Gapensi menilai selain faktor masyarakat lebih siap, pemerintah juga memiliki manajemen isu yang baik sebelum menaikkan BBM. 

“Manajemen isu pemerintah bagus, dipercaya, dan tegas. Ini yang bikin publik jauh lebih tenang,” pungkas Andi. Sebagaimana diketahui tadi malam, pemerintah mengumumkan kenaikkan premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, solar subsidi dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Subsidi untuk Infrastruktur
Gapensi menilai perekonomian nasional akan menunjukan tren positif ke depan bila pemerintah mampu membuktikan pengalihan dana subsidi BBM berdampak pada perbaikkan dan pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, Gapensi mengakui, semua pihak belum dapat berharap banyak dari perolehan dana subsidi ini. Selain, pemerintah akan banyak mengalokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, dana untuk infrastruktur masih sangat besar kebutuhannya.

“Dalam lima tahun ke depan negara ini membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp 6.000 triliun, kalau target kita mau tumbuh 7 persen ekonominya,” pungkas Andi. Itupun, lanjut Andi, dengan catatan bila didukung oleh tuntasnya masalah bottleneck untuk investor seperti perizinan dan pembebasan lahan.