TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar keberadaan anak perusahaan Pertamina, Petral dikaji total oleh tim reformasi tata kelola migas yang dipimpin oleh Faisal Basri. Pemerintah bahkan menegaskan akan menutup Petral setelah hasil investigasi keluar.

"Arahan beliau (presiden), meminta Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk melakukan review secara menyeluruh PT Petral. Gunanya untuk meyakinkan pegelolaan PT Petral dilakukan secara transparan dan akuntabel serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa," kata Menteri ESDM Sudirman Said di istana kepresidenan, Rabu (19/11/2014).

Sudirman mengatakan, apabila Petral ternyata tak memberikan manfaat bagi negara, pemerintah membuka peluang untuk menutup Petral. "Maka dibuka kemungkinan, kalau bisa ditutup, ya ditutup. Tapi terlebih dulu dilakukan review," katanya.

Pelaksanaan kaji ulang ini akan dilakukan oleh tim reformasi tata kelola migas. Tim itu diberi waktu untuk bekerja selama 6 bulan. Pekan depan, kata Sudirman, tim akan berangkat ke Singapura.

"Pekan depan, tim akan berangkat ke Singapura diskusi dengan manajemen Pertamina. Pekan depan juga, saya dan ibu Rini (Menteri BUMN) akan mendapat laporan awal," ucap dia.

Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Petral berfungsi sebagai pelaksana tunggal tender impor minyak ke Indonesia. Banyak pakar mengkritik keberadaan Petral lantaran dianggap memonopoli pengadaan minyak ke Indonesia yang berpengaruh atas harga. Pembekuan Petral kerap disebut-sebut langkah memberantas mafia di sektor migas.(Sabrina Asril)