TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Petral, anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, belakangan mencuat setiap kali ada isu minyak dan gas. Ada kesan, perusahaan ini tak tersentuh meski banyak kalangan menyebutnya berada di pusaran mafia migas, terutama terkait pemenuhan pasokan bahan bakar minyak lewat jalur impor.

"Ini agak unik ya. (Dibilang) untouchable, padahal sahamnya milik pemerintah," aku Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, dalam dialog di Kompas TV yang berlanjut dengan perbincangan bersama Kompas.com, Selasa (18/11/2014) malam.

Faisal tak menampik, polemik Petral ini merupakan salah satu contoh paling kasatmata dari analogi yang dia pakai, bahwa tata kelola migas Indonesia ini ibarat akuarium yang butek. "Ini perusahaan biasa, yang bisa dilacak siapa pemain dan bagaimana prosesnya, (tapi) kenapa impor dari Kazakhstan harus mampir Thailand (misalnya)," papar dia.

Dengan tugasnya di tim ini—dikenal juga sebagai Tim Anti-Mafia Migas—Faisal menyatakan Petral tak akan terlewatkan sebagai simpul persoalan yang akan diurai dan dipetakan. Namun, dia menegaskan, penindakan tidak termasuk dalam tugas dan kewenangan tim yang dia pimpin tersebut. (Baca: Faisal Basri: Sektor Minyak dan Gas Ibarat Akuarium Butek).

Meski tugas dan kewenangan yang dimiliki timnya tak sampai ke penindakan, Faisal mengaku optimistis pemberantasan mafia di sektor minyak dan gas akan berjalan sesuai jalur yang seharusnya.

Faisal mengatakan, tak tertutup kemungkinan opsi rekomendasi yang akan menjadi hasil kerja timnya adalah usulan penerbitan keputusan presiden tentang pembentukan semacam tim pelaksana eksekusi penindakan mafia migas. "(Bersama) rekomendasi yang kami harapkan bisa dilaksanakan," ujar dia.