TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terpilihnya Dwi Soetjipto sebagai Dirut PT Pertamina (Persero) masih menyisakan masalah di tengah publik. Sejumlah pihak menimbulkan reaksi pro dan kontra.

Direktur Institute Public Indonesia (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, ada sejumlah alasan publik menolak Dwi menjadi Dirut Pertamina.

"Pertama Dwi bukan orang yang ahli di bidang migas. Dalam proses seleksinya cenderung tertutup dan syarat kepentingan kelompok tertentu," kata Karyono dalam diskusi publik prospek migas nasional di bawah direksi baru Pertamina, Minggu (30/11/2014).

Selain itu dirinya juga menduga ada kepentingan grup Rini Soemarno dibalik seleksi Dirut Pertamina. Proses seleksi yang mengabaikan spirit tata kelola yang baik dan bersih itu karena tidak melibatkan PPATK dan KPK sebagaimana yang menjadi spirit pemerintahan Jokowi-JK.

"Yang harus diuji atau dilhat dari aspek korupsinya ngga hanya menteri. Tapi juga seluruh jajaran eselon satu sampai empat yang harusnya melibatkan PPATK dan KPK, seperti yang dilibatkan Jokowi dalam melibatkan kabinetnya," lanjutnya.

Karyono mengaku bahwa Dwi belum mampu memberantas korupsi yang dilakukan mafia migas dalam tubuh pertamina.

"Jika itu terjadi maka kebijakan migas nasional di bawah direksi baru Pertamina tidak akan membawa perubahan signifikan alias sami mawon dengan kondisi sebelumnya," kata Karyono.

Sebelumnya, menteri BUMN Rini Soemarno memilih Dirut Semen Indonesia Dwi Soetjipto menjadi Dirut PT Pertamina (Persero) menggantikan Karen Agustiawan yang mengundurkan diri sebelum pilpres 2014.

"Dwi Soetjitpto mulai tanggal 28 November 2014 diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina periode 2014-2019," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya, Jakarta, Jumat (28/11).