TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mengganti raskin (beras untuk masyarakat miskin) dengan uang melalui e-money. Dengan begitu beras yang diproduksi petani dengan kategori raskin, tidak akan dibeli oleh Perum Bulog.

Anggota DPR Komisi IV dari fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan jika masyarakat miskin hanya mendapatkan kartu-kartu sakti dari Presiden Jokowi, maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah kelaparan dan kemiskinan. Hal itu juga berdampak kepada nasib produksi petani yang terbuang sia-sia.

"Bertahan berapa lama, diganti kartu apalah, banyak kartu sakti nanti terjadi revolusi sosial," ujar Yoga, Rabu (3/12/2014).

Yoga mengungkapkan, jika produksi hasil petani tak dibeli Bulog, otomatis para spekulan yang akan membeli semua beras jenis apapun dari petani. Hal itu membuat semua beras di dalam negeri diekspor ke mancanegara untuk dibeli kembali oleh pemerintah.

"Karena Bulog tidak membeli beras petani, yang beli spekulan dengan kondisi seperti itu membeli di bawah harga pembelian pemerintah untuk dijual lagi," kata Yoga.

Yoga mengaku tidak setuju jika komoditas pangan seperti raskin diganti dengan kartu milik Jokowi. Karena pasokan di dalam negeri tidak bisa diprotek, sehingga mengancam pasokan dalam negeri.

"Dampaknya ke dampak politik, bisa memicu revolusi sosial. Tidak cukup menghentikan raskin lalu bagaimana penanganan di tingkat bawah untuk pasokan," papar Yoga.