TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai niat Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk bisa menyulut pertikaian dengan PT Pertamina (persero). Pasalnya selama ini Pertamina bekerja untuk mendistribusikan BBM bersubsidi untuk masyarakat.

"Rencana PGN mencaplok SPBU Pertamina, bisa memancing kemarahan pekerja Pertamina dan juga tergolong melukai hati para pekerja Pertamina," ujar Sofyano dihubungi wartawan, Sabtu (6/12/2014).

Sofyano menjelaskan publik telah lama mengetahui bahwa PGN bukanlah lagi BUMN murni milik Pemerintah. Kepemilikan saham PGN di bursa saham terdiri atas 43,04 persen berada di tangan masyarakat dan 56,96 persen dikuasai pemerintah. ‎

Sofyano memaparkan bahwa saham PGN 43,04 persen dari masyarakat tersebut, 82 persen adalah dimiliki pihak Asing. Sedangkan sisanya 18 persen diduga dominant pula dimiliki masyarakat tertentu.

"18 persen itu elite masyarakat tertentu," ungkap Sofyano.

Sofyano menilai jika rencana PGN memanfaatkan SPBU swasta yang didirikan dengan atas dasar kerjasama dengan Pertamina, sangatlah tidak etis. Sofyano juga berpendapat bahwa niat PGN sangat terkesan sebagai strategi bisnis yang tidak mulia.

"Dapat dimaklumi publik sebagai cara PGN yang tidak sehat," ungkap Sofyano.

Sebelumnya diketahui PGN akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terintegrasi (SPBT). Hal itu untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak dan gas, yang berasal dari pipa-pipa PGN yang tersebar di dalam dan luar kota.