TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir sepuluh bulan sudah maskapai plat merah PT Merpati Nusantara berhenti mengudara. Izin operasi yang dikantongi penerbangan perintis ini pun kini tinggal menghitung waktu lagi untuk dicabut. Kementerian Perhubungan (Kemhub) cuma memberi waktu dua bulan bagi Merpati untuk dapat terbang kembali.

Melihat kondisi ini, sang induk semang, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai bersikap. Menteri BUMN Rini Soemarno berencana membahas masa depan Merpati dengan Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan. "Sangat sulit bagi Merpati untuk beroperasi kembali mengingat keberadaan sektor penerbangan saat ini sangat kompetitif,” katanya pekan lalu.

Apalagi saat ini kerugian dan utang Merpati menggunung. Dari hitungan terakhir di era Menteri BUMN Dahlan Iskan, kerugian Merpati tercatat Rp 15 triliun. Rini pun berjanji untuk segera merampungkan persoalan Merpati dalam waktu dua minggi hingga tiga minggu ke depan.

Adapun institusi terkait, Kemhub hanya bisa bersikap pasif. Bambang Tjahjono, Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemhub bilang saat ini pihaknya hanya bisa menunggu Merpati menyerahkan rencana bisnis. Bila tidak, mau tidak mau pihaknya akan mencabut izin terbang. "Aturannya demikian. Memang sudah tidak bisa, nanti mati dengan sendirinya," ucap dia.

Artinya, apabila hingga Februari 2015 nanti, tidak ada rencana bisnis yang diserahkan, maka air operate certificate (AOC) 121 milik Merpati akan dicabut. Bila ingin beroperasi, maskapai ini harus mengulang kembali proses pengajuan izin terbang.

Sayangnya ketika KONTAN hendak mengkonfirmasi mengenai hal ini, tidak ada satu pun jajaran direksi Merpati yang bersedia komentar. Pesan singkat maupun telepon yang KONTAN layangkan tidak direspon.

Sudiryarto, Ketua Forum Pegawai Merpati Nusantara membeberkan saat ini beberapa pegawai Merpati sudah banyak yang memilih keluar dan bekerja di tempat lain. "Basarnas sudah meminta kantor Merpati di beberapa lantai dikosongkan karena tidak bayar sewa," katanya.

Meski kondisi sudah cukup rumit, tetapi ia menyakini Merpati masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi di Indonesia. Menurutnya kini semua keputusan nasib perusahaannya berada di tangan menteri BUMN.

Kalau pun pemerintah ingin menutup Merpati lebih baik segera ditutup dan hak karyawan dibayarkan sesuai aturan. Tapi, jika ingin tetap hidup, pemerintah lebih baik mengundang perwakilan karyawan Merpati yang diklaim tahu betul bisnis Merpati.

Bagi pengamat penerbangan Dudi Sudibyo, sangat sulit mempertahankan Merpati bisa terbang kembali. Bila ingin Merpati tetap mengudara, pemerintah harus terlebih dahulu menutupnya dan membangun kembali dengan konsep baru. "Kecil kemungkinan (hidup). Nama Merpati sudah tidak menjual lagi. Hanya menunggu keajaiban yang bisa membuatnya menjadi cemerlang," terangnya.

Ia pun menilai, pemerintah pasti tidak rela menggelontorkan dana lagi untuk menyehatkan Merpati. Menurutnya, pemerintah bakal memilih mengalokasikan dana ke anak usaha lain yang lebih sehat, seperti Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia.(RR Putri Werdiningsih)