TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina layak menjadi single aggregator atau agregator tunggal dalam mengelola gas dari hulu ke hilir. Selain masalah kapabilitas dan pengalaman, juga karena faktor lain yang tak kalah penting, yakni posisi Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

“Jadi, kalau menyebut siapa yang seharusnya menjadi aggregator gas, tentu Pertamina,” tegas Muhammad Budyatna, Guru Besar Universitas Indonesia, Senin (3/22015).

Secara lugas, Budyatna merujuk Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurutnya, pasal tersebut sudah sangat jelas. Sehingga menjadikan Pertamina sebagai pengelola gas dari hulu ke hilir, merupakan amanah UUD 1945 yang tidak boleh dilanggar.

Yang penting, lanjutnya, adalah masalah kepemimpinan, transparansi, dan akuntabilitas. Termasuk, jangan ada intervensi di tengah jalan. Misalnya, tiba-tiba kewenangan Pertamina sebagai aggregator gas disusupi kepentingan lain. “Jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang membonceng. Jangan sampai secara mendadak ada pihak lain yang turut menggerogoti kewenangan Pertamina,” lanjutnya.

Bukan tanpa alasan, Budyatna, mencemaskan “penumpang gelap” tersebut. Dia mencontohkan, pengelolaan minyak di Blok Cepu, yang akhirnya 55 persen dikuasai pihak swasta, padahal semula pemerintah menetapkan bahwa 85 persen dikelola pemerintah. “Lantas, mengapa tiba-tiba di tengah jalan kewenangan pihak non pemerintah melonjak? Hal-hal seperti ini yang tidak boleh lagi terjadi, termasuk dalam mengelola gas dari hulu ke hilir nantinya,” jelas Budyatna.

Bukan sekali ini saja, usulan agar Pertamina menjadi single aggregator gas mengemuka.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Sofyano Zakaria juga menyuarakan hal serupa. Menurut Sofyan, saat ini memang hanya Pertamina yang memiliki kemampuan mengelola sektor gas secara komprehensif di Indonesia. Maka, dengan menjadikan Pertamina sebagai single aggregator gas, kemandirian energi yang menjadi tujuan Pemerintahan Jokowi, akan tercapai.