TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perubahan kondisi global menuntut setiap negara mampu mandiri di sektor pangan. Pasalnya, peningkatan populasi, keterbatasan lahan, dan perubahan iklim dewasa ini membuat harga pangan internasional mengalami lonjakan drastis dan semakin tidak menentu ketersediaannya.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro mengungkapkan apabila pangan masih tergantung pada impor, Indonesia berpotensi terjerimus kedalam gizi buruk.

"RNI akan mendukung upaya pemerintah melalui penerapan politik-ekonomi katahanan pangan dalam konteks Jokowinomics," ujar Ismed dalam keterangannya, Rabu (4/2/2015).

Ismed memaparkan, semangat ketahanan pangan tersebut harus masuk kedalam konteks gerakan. Menurutnya konteks gerakan dalam kinerja usaha RNI menjadi sangat penting ditekankan. Sebab, kehadirannya secara ideologis dan politik bersua dengan konsepsi jokowinomics saat ini.

"Penekanan Jokowinomics dalam sektor ini adalah pencapaian ketahanan pangan," ungkap Ismed.

Lebih lanjut Ismed memaparkan, di dalam beberapa hal, RNI telah memfokuskan kinerjanya menuju ketahanan pangan dengan berbagai inovasi teknologi, teknikal, dan managerial dalam perkebunan, industry gula, air mineral, dan daging sapi.

Kondisi eksisting saat ini RNI memiliki area lahan perkebunan seluas 98.624 ha. Lahan tersebut diperuntukan bagi tebu, sawit, teh, dan karet. Sebanyak 60.043 ha diperuntukan untuk tanaman tebu guna menyokong kebutuhan gula dalam negeri. “Dalam 5 tahun terakhir kontribusi RNI terhadap kebutuhan gula di Pulau Jawa tidak pernah kurang dari 20 persen,” papar Ismed.