Pemerintah Diminta Naikkan Harga BBG
Saat ini harga jual BBG ke konsumen di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) sebesar Rp 3.100 per Liter Setara Premium
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak usaha dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yakni PT Gagas Energi Indonesia menyatakan salah satu kendala tidak tertariknya pihak swasta membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dikarenakan harga bahan bakar gas (BBG) yang masih rendah.
Saat ini harga jual BBG ke konsumen di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) sebesar Rp 3.100 per Liter Setara Premium (LSP) dinilai masih belum ekonomis.
"Harga gas saat ini memang belum pada harga keekonomian. Kalau belum mencapai harga keekonomian, maka swasta belum akan tertarik ikut membangun," kata Presiden Direktur Gagas Energi Indonesia, Danny Praditya usai acara The 9th Natural Gas Vehiclea (NGV) & Infrastructure Indonesia Forum and Exhibition, Kamis (19/3/2015).
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengevaluasi harga BBG supaya menarik swasta membangun SPBG. Harga yang dia usulkan yakni Rp 4.500 per LSP.
Dengan kenaikan harga tersebut diharapkan pihak swasta tertarik masuk untuk membangun infrastruktur gas seperti SPBG. Mengingat terbatasnya kemampuan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. "Kalau pemerintah mengundang swasta, maka harga keekonomisan harus diperbaiki," ujar dia.
Selain itu, untuk menarik pihak swasta ikut membangun SPBG adalah memberikan alokasi gas yang sama. Sehingga ada kesetaraan antara pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Danny, saat ini Gagas Energy Indonesia telah menganggarkan dana sebesar 32 juta dolar AS untuk pembangunan infrastruktur gas. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun 15 SPBG di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Ngurah Wiratmajda mengakui, harga Rp 3.100 per LSP masih terlalu murah sehingga mengurangi margin dari pelaku usaha. Namun harga tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kata dia sedang membahas adanya insentif yang akan diberikan ke para pelaku usaha tersebut. "Ini masih kami diskusikan. Insentif apa yang bisa kami berikan," tandasnya.(Pratama Guitarra)
