TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian ESDM dan BKPM terus bersinergi dalam melakukan penyederhanaan izin usaha ketenagalistrikan. Sejauh ini total jangka waktu pengurusan izin usaha bidang ketenagalistrikan di PTSP Pusat telah dipersingkat dari 931 hari menjadi 393 hari.

Penyederhanaan tersebut mencakup antara lain: 1) Pertimbangan Teknis Lahan yang dikeluarkan BPN Daerah dari 30 hari menjadi 7 hari, 2) Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dari 120 hari menjadi 47 hari, 3) Hak Atas Tanah (HGB) dari 165 hari menjadi 50 hari, 4) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL-S) dari 30 hari menjadi 5 hari, serta 5) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Tetap dari 30 hari menjadi 5 hari.

Staf Ahli Menteri bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan, Kementerian ESDM Ronggo Kuncahyo menilai sejak soft launching PTSP Pusat pada 15 Januari 2015 sampai 24 Maret 2015 ada 60 Izin Usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah diterbitkan.

Izin tersebut terdiri dari Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (UPL-S) sebanyak 14, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Tetap sebanyak 7, Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebanyak 4, Surat Keterangan Terdaftar untuk Panas Bumi sebanyak 34, serta Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Wilayah sebanyak 1.

Kementerian ESDM juga telah menempatkan 5 orang petugas Liasion Officer di PTSP Pusat BKPM. Sepanjang periode sejak soft launching PTSP Pusat tanggal 15 Januari hingga 24 Maret 2015 tercatat 402 investor yang telah berkonsultasi di desk Kementerian ESDM di PTSP Pusat BKPM, menjadikan Kementerian ESDM sebagai desk K/L yang terbanyak dikunjungi di PTSP Pusat.

“Sejauh ini pengunjung yang berminat untuk investasi di bidang ketenagalistrikan mencapai 40 peminat, rata-rata PLTU, PLTA, dan terdapat pula mikrohidro dan minihidro,” ujar Ronggo, Rabu (25/3/2015).