Wasekjen Perindo: Kedaulatan Ekonomi Harus Dimulai dari Usaha Lokal
Belum terdengar apa grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi.
Editor: Hasanudin Aco
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Petugas tengah mengisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2015). Menurut Hendrik Luntungan kondisi negeri ini malah makin terperosok permainan pasar bebas diantaranya harga BBM yang terus naik.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir enam bulan pemerintahan Joko Widodo-JK belum menghasilkan roadmap perekonomian Indonesia.
Tidak seperti yang dinyatakan dalam kampanye mereka, yakni menuju ekonomi Indonesia mandiri dan berdaulat, dan jargon "Indonesia Hebat". Kondisi negeri ini malah makin terperosok permainan pasar bebas.
Rupiah merosot, mafia bahan pokok bebas bermain, subsidi BBM dihapus dan penghapusan subsidi gas buat rakyat.
Harga bahan pokok yang melambung di tengah pelemahan rupiah empat bulan terakhir adalah bukti bahwa pasar dalam negeri masih tergantung impor.
Negara seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Belum terdengar apa grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan, Rabu (25/3/2015).
Namun yang terjadi selama pemerintahan Jokowi-JK malah sebaliknya. Makro ekonomi tak juga membaik, penegakan hukum bermasalah dan terakhir konflik politik makin terbuka.
"Malah diperburuk dengan masalah penegakan hukum dan konflik politik di tingkat nasional," ungkapnya.
Jika yang dikejar pemerintah adalah target investasi, kata Luntungan, kondisi ini jelas tidak menarik calon penanam modal.
Bisa jadi mereka berpikir ulang, lalu mengalihkan rencana investasinya ke negara yang lebih aman.
Kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa harus berbasis usaha dan pengusaha dalam negeri yang satu dekade terakhir sudah menunjukkan prestasi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi global 2008 lalu.
Karena itu Luntungan mendesak pemerintah Jokowi-JK harus memberi insentif kepada usaha lokal.
"Pemerintah harus mengarahkan perbankan nasional untuk memprioritaskan kredit produktif. Bukan konsumtif seperti terjadi selama ini," ungkap Hendrik Kawilarang Luntungan.
Perbankan nasional harus sejalan dengan misi pemerintah. Seperti di Malaysia dan Singapura.
Insentif lain, lanjut Hendrik Kawilarang Luntungan yang juga pengusaha muda di bidang industri strategis, adalah di bidang pajak dan fiskal.
Ini karena masih banyak usaha lokal yang mengandalkan komponen impor. Setelah rentang waktu tertentu, setelah usaha mereka mandiri, pemerintah bisa mencabut kelonggaran itu.
Kemajuan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintahnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.