TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan memastikan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan tetap diteruskan.

Sebab, pembangunan Cilamaya adalah inisiatif sejak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JA Barata, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, mengatakan dokumen studi teknis dan dampak lingkungan sudah dibuat oleh konsultan internasional dan sudah melibatkan manajemen Pertamina dan SKK Migas dari periode sebelumnya. Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan pada 2010; Studi Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan pada 2011-2012.

"Studi Amdal (Draft Final) untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun masih perlu disempurnakan. Dengan adanya rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 km ke arah Barat dari lokasi semula, akan diadakan Studi Amdal," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2015).

Menurut Barata, dari foto lokasi saat ini hanya diketahui ada dua anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong, sehingga disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu. Selain itu, pembangunan pelabuhan ini adalah bagian dari program penurunan biaya logistik nasional dalam jangka panjang yang juga sesuai arahan presiden dan wakil presiden.

"Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kemenhub tapi inisiatif yang dimotori Bappenas dan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian," katanya.
(Baca Juga: Listrik Jakarta Terancam Padam Jika Proyek Cilamaya Dipaksakan)

Barata berharap pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN mengingat dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal/terpencil. "Terakhir, Kemenhub mendorong agar pembangunan Cilamaya tidak boleh mengganggu lahan pertanian sehingga akses jalan dibangun dalam sistem closed gate dan elevated."