TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus melanjutkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, JA Barata mengatakan Kemenhub mendorong agar pembangunan Cilamaya tidak boleh mengganggu lahan pertanian shg akses jalan dibangun dalam sistem closed gate dan elevated (jalur tertutup dan jalan layang.

Sementara terkait dengan keberatannya PT Pertamina, karena proyek berdekatan dengan lokasi pengeboran BUMN tersebut, disebutkan, dari foto lokasi saat ini hanya diketahui ada 2 anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong, sehingga disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu.

"Pembangunan Pelabuhan ini adalah bagian dari Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang yang juga sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden," kata Barata dalam keterangan tertulisnya.

Diharapkan, pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN mengingat dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal/terpencil.

Dijelaskannya, pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kemenhub tapi inisiatif yang dimotori Bappenas. Disamping Bappenas, mengingat pelabuhan Cilamaya merupakan program prioritas MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011), koordinasi rencana pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk Kementerian PU (menyangkut akses jalan), Kementerian ESDM, PT Pertamina yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian pada Kabinet yang lalu.