TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat pekerja PT Berau Coal meminta otoritas Bursa Efek agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Berau Coal Energy (BCE) tidak bisa dilaksanakan dan harus dibatalkan.

Hal tersebut menanggapi status Keith John Downhamdan Director, PT Berau Coal Energy, dan Paul Jeremy Martin Fenby tidak memiliki izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) keduanya, masih berdasarkan sponsor dari tempat kerja mereka sebelumnya, PT Mutiara Tanjung Lestari (MTL).

“Dengan status hukum keduanya, maka permintaan untuk melakukan RUPS pun illegal dan tidak bisa dilaksanakan,” demikian disampaikan Lukman Ketua Serikat Pekerja PT Berau Coal, Rabu, (29/4/2015).

Menurut Lukman Keith John Downham dan koleganya Paul Jeremy Martin Fenby terbukti telah melanggar pasal 185, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keduanya mengaku sebagai direksi BCE, sementara RPTKA dan IMTA masih atas nama PT MTL.

Selain soal RPTKA dan IMTA,
Keith John Downham dan Paul Jeremy Martin Fenby juga dinilai telah melanggar ketentuan izin tinggal terbatas yang dikeluarkan Dirjen Keimigrasian. Jika keduanya sebagai direksi BCE, maka izin tinggal terbatas yang dimiliki ditujukan bekerja pada PT Berau Coal.

Sampai saat ini, keduanya tidak memiliki itu. Keduanya jelas melanggar Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu dengan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang ini.