TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 yang hanya mencapai 4,71 persen, dinilai menjadi momentum kebangkitan bagi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

Peningkatan kualitas produk dan daya saing industri yang dihasilkan HIPPI mendapat kesempatan sekaligus tantangan berat.

Demikian pendapat Ketua Bidang Perdagangan Badan Pengurus Pusat HIPPI, Hardini Puspasari dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Menurutnya kontribusi belanja rumah tangga yang menjadi penyokong utama pertumbuhan tersebut, harus disikapi secara bijak oleh semua pihak.

Sekaligus juga menjadi kesempatan emas bagi HIPPI untuk menyediakan kebutuhan belanja rumah tangga yang berkualitas. Dengan demikian, pasar rumah tangga di Indonesia bisa terpenuhi secara optimal.

"Bayangkan saja, dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, berarti HIPPI tidak akan pernah kehilangan pasar. Ini menjadi momentum tepat kebangkitan HIPPI," ujarnya.

Dia menuturkan, selama ini anggota HIPPI banyak berharap pada proyek-proyek pemerintah dalam menjalankan usahanya. Padahal fakta membuktikan bahwa hingga triwulan I-2015, rencana dan target pemerintah untuk menggenjot belanjanya hingga menjadi penyokong utama, tidak terealisasi.

Bahkan, data Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi belanja pemerintah sepanjang periode itu hanya mencapai 0,14 persen.

Hardini mengatakan, dengan perlambatan ekonomi seperti saat ini, maka HIPPI bisa berperan secara aktif dalam mendukung perekonomian nasional.

Di antaranya, dengan menyiapkan produk-produk lokal berkelas untuk mendukung proyek pemerintah. Misalnya, dengan menyiapkan komponen-komponen lokal bagi sektor infrastruktur pemerintah.

Apalagi saat ini, ucap dia, pemerintah tengah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Misalnya, dengan menyiapkan material lokal untuk mendukung proyek infrastruktur. Seperti semen produk dalam negeri, besi baja nasional, dan komponen lainnya. Intinya, infrastruktur menjadi sektor primadona saat ini di Indonesia, " ujarnya.

Ia menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran infrastruktur mencapai angka Rp 5.619 triliun.

Tujuannya agar penyerapan tenaga kerja secara signfikan tercipta, sekaligus mampu memangkas angka pengangguran di Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2015 diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen.

Artinya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang banyak digarap anggota HIPPI, berpeluang memasok secara mayoritas kebutuhan-kebutuhan konsumen di dalam negeri.

"Sehingga ke depan, kita tidak mendengar lagi keluhan bahwa harga beras di dalam negeri melambung karena pasokan kurang. Termasuk juga kebutuhan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dipasok ke hotel-hotel berbintang di seluruh Indonesia. Artinya, HIPPI akan menjamin pasokan kebutuhan bahan pangan masyarakat akan terpenuhi dengan harga bersaing," imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan Hardini, struktur perekonomian nasional yang selama ini didominasi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, akan tersebar ke seluruh Indonesia.

Sebab, pada triwulan I-2015, kontribusi kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masing-masing yakni sebesar 58,30 persen dan 22,56 persen.

"Dengan adanya peluang seperti ini, maka kami berharap anggota HIPPI di daerah dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk berbenah, sekaligus meningkatkan produktivitasnya.

Sehingga terjadi pengurangan disparitas yang konkrit karena terjadinya penyebaran kesempatan yang lebih luas hingga ke pelaku usaha di daerah pelosok," kata Hardini.

Meski demikian, ia mengatakan, HIPPI mengharapkan dukungan penuh pemerintah dalam memfasilitasi anggota HIPPI untuk mengembangkan diri dan meningkatkan daya saingnya.

Termasuk memberikan dukungan regulasi yang berpihak pada pelaku usaha pribumi, khususnya yang tergabung dalam HIPPI.

"Misalnya, pemerintah mewajibkan pengusaha perhotelan dan perkantoran untuk memasok bahan baku dari pengusaha lokal, baik dari HIPPI, HIPMI, ataupun KADIN. Intinya, ada perlindungan dan perhatian kepada pengusaha lokal untuk terlibat mendorong perekonomia nasional," imbuhnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp2.724,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.157,5 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya kinerja investasi (minus 4,72 persen) dan ekspor (minus 5,98 persen).‎