TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menjelang dibukanya Masyakarat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 ini Indonesia menghadapi tantangan dalam peningkatkan potensi ekonomi mandiri melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah permodalan, akses pasar dan perijinan usaha.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) M Ikhsan Ingratubun mengatakan pemerintah perlu mempermudah wirausaha dalam mengembangkan bisnisnya.

Ia melihat dengan jumlah penduduk yang besar ini baru sekitar 1,65 persen menjadi wirausaha dibanding dari negara tetangga Malaysia 5 persen dan Singapura sebanyak 7 persen. Sehingga perlu penanganan khusus dalam meningkatkan kesiapan wirausaha UMKM
menghadapi MEA 2015.

“Minat masyarakat menjadi wirausaha saat ini meningkat terlebih Indonesia sudah berhasil melewati krisis moneter dan bertahan akibat jasa UMKM yang tidak terimbas dari krisis. Namun, perbankan dinilai masih memberikan ruang sedikit bagi masyarakat yang menginginkan modal. Padahal, jika dipermudah syarat peminjaman maka perekonomian Indonesia akan stabil,” ujar Ikhsan dalam rilisnya, Kamis (11/05/2015)

Ikhsan menilai peran Kementerian Koperasi dan UKM harus dapat mengayomi sebanyak 56, 5 juta UMKM di Indonesia. Peran tersebut diantaranya membuat regulasi agar UMKM mendapatkan perlindungan modal
dan status badan hukum di Indonesia, sinergis bersama kementerian terkait dalam membuka ruang UMKM di lintas sektor, meminta kepada perbankan membuka kesempatan luas kepada UMKM untuk menerima permodalan, dan perusahaan swasta harus membuat Corporate Social Responbility (CSR) bekerja sama dengan wirausaha UMKM.

“Saya melihat jika tiga stakeholder yakni pemeirntah, perusahaan swasta dan wirausaha dapat bekerjasama maka akan membentuk kemandirian ekonomi di Indonesia. Segitiga kerjasama ini bisa saja menjadi momentum baik bagi misi Nawacita dan Trisakti yang disemangatkan oleh pemerintah Joko Widodo dan Jusuf kalla,” tegasnya.