TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, dinilai sebagai salah satu pembantu presiden yang layak diganti, karena sarat kontroversi di tengah minim prestasi yang dicetaknya selama menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.

"Dari awal kami sudah sangat keras bersuara dan bahkan menolak Rini untuk duduk memimpin Kementerian BUMN," kata Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, Rabu (1/7/2015).

Dikatakannya, alasan menolak keras keberadaan Rini di kabinet, karena mengurus perusahaannya sendiri Rini tidak mampu dan gagal.

Rini juga dianggap tidak punya konsep jelas membesarkan dan menata BUMN, kecuali hanya memaksa perusahaan pelat merah itu berutang.

"Coba lihat sekarang situasi BUMN kita, semua kacau balau, tidak ada yang lebih maju dari sebelumnya, bahkan mempertahankan yang sudah ada saja tidak mampu, apalagi membesarkan," cetus Ferdinand.

Dalam catatan, belum setahun menduduki posisi orang nomor satu di Kementrian BUMN, sosok Rini Soemarno memang belum menghasilkan prestasi. Salah satu bukti ketidakmampuan Rini menjadi 'komandan' di kementerian BUMN, adalah permasalahan dwelling time pelabuhan Tanjung Priok. Pergantian Direktur Utama Bulog yang baru seumuran jagung. Padahal, jajaran direksi adalah pilihan Rini sendiri.

Terakhir, Rini secara tidak langsung mengintervensi transaksi tukar guling saham Telkom dengan Tower Bersama melalui pernyataan yang memberikan sentimen negatif kala melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI pada Selasa (30/6) bagi saham Telkom.

Dampak dari pernyataan blunder Rini terhadap aksi korporasi Telkom terlihat dari harga saham yang turun pada penutupan perdagangan Rabu (1/7) yakni menjadi Rp 2.920 per lembar dari pembukaan Rp 2.935 per lembar.