TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) menilai keputusan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak memperpanjang kontrak Hutchison Port Holding (HPH) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II, tidak satu suara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam hal ini Jokowi berusaha mengajak investor asing untuk menanamkan modal dalam negeri.

"Sikap Menteri Perhubungan ini bertolak belakang dengan upaya Presiden Jokowi yang berusaha menarik investor asing masuk ke sektor pelabuhan dan infrastruktur laut di Indonesia," ujar Ketua Depalindo Toto Dirgantoro, Rabu (8/7/2015).

Toto juga menilai Jonan kontraproduktif terhadap pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) saat ini. Karena menurut Toto, HPH salah satu dari 12 perusahaan pelabuhan internasional terbesar di dunia, bisa memajukan pelabuhan Indonesia meningkatkan daya saing khususnya di Asean menghadapi Singapura dan Malaysia.

"Alasan Menhub bahwa perpanjangan kontrak itu tidak dibutuhkan karena status HPH sebagai investor asing sangat tidak produktif dan berbahaya," ungkap Toto.

Toto mengatakan, pelaku usaha dan investor terus terang bingung dengan sikap Kemenhub. Toto pun mengaku heran sebuah kontrak yang telah melalui proses tender terbuka dan mendapatkan opini yang benar dari lembaga negara, coba digagalkan oleh Menteri Perhubungan.

"Jika Kemenhub tidak sepakat dengan transaksi ini, sejak awal harusnya disampaikan. Jangan ketika kesepakatan sudah ditandatangani lalu mencoba membatalkan. Ini menimbulkan ketidakpastian dan kesewenangan pemerintah kepada investor," papar Toto.

Selama ini pengelolaan terminal JICT dan TPK Koja dibantu oleh Hutchison Port Holding. Pasalnya selain membantu dalam masalah finansial, HPH juga memiliki jaringan luas di pelabuhan internasional.