TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIDPR RI Hafisz Tohir meminta pemerintah hentikan impor alumunium. Pasalnya sudah ada 40 persen produksi alumunium yang diproduksi dalam negeri.

Hafisz memaparkan produksi aluminium tersebut diambil dari PT Inalum (Persero). Apalagi saat ini perusahaan BUMN tersebut sudah disuntik dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,7 triliun.

"Sudah terlihat hasilnya produksi alumunium sudah 40 persen kuasai pasar Indonesia," ujar Hafisz, Selasa (4/8/2015).

Hafisz percaya Inalum bisa memenuhi kebutuhan aluminium di dalam negeri. Hal ini mengingat dua periode presiden yang berbeda sudah mendorong perseroan, bekas milik Jepang tersebut.

“Inalum sudah dibantu habis-habisan oleh Komisi VI sejak pemerintahan SBY sampai Jokowi dengan menggelontorkan PMN sebesar 6,7 Triliun," papar Hafisz.

Hafisz memaparkan, kebutuhan alumunium masih sekitar 60 persen lagi yang akan diperbutkan oleh pemain lokal dan internasional. Hal itu membutuhkan peran dari BUMN seperti Inalum.

"Maka itu pemerintah hrs menyetop import aluminium jadi. Serahkan saja kepada produsen dalam negeri supaya PT Inalum terus kuat,” papar Hafisz.

Hafisz menambahkan Inalum harus mencari tambahan dana untuk ekspansi bisnis. Dengan begitu hanya dengan perusahaan BUMN, negara tak perlu impor aluminium lagi. “Modal Inalum perlu tambah, atau cari pinjaman komersial," kata Hafisz.