SP JICT Nantikan Kado HUT-RI, Pemerintah Selesaikan Kisruh Konsesi
Harapan bersama para anggota Serikat Pekerja JICT itu disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mengadakan upacara bersama dengan ratusan pegawai sekaligus menantikan kado di HUT-RI ke 70 dari Presiden Jokowi dan jajaran kementrian yang baru terutama Menko Maritim Rizal Ramli agar dapat menyelesaikan kisruh perpanjangan konsesi JICT ke asing.
Harapan bersama para anggota Serikat Pekerja JICT itu disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan seusai pelaksanaan upacara bendera di Jakarta, Senin (17/8/2015).
Dengan momentum HUT RI ke-70 ini, SP JICT mengharapkan agar kisruh perpanjangan konsesi JICT yang melanggar UU dan tidak transparan terkesan dibiarkan berlarut sehingga mengganggu iklim kerja dan operasional di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.
Nova menjelaskan bahwa saat ini Dirut Pelindo II dan Direksi JICT telah melakukan intimidasi kepada pekerja yang kritis menolak perpanjangan konsesi. Intimidasi mulai dari PHK tanpa prosedur, mutasi yang melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) sampai aktivitas pemberangusan Serikat Pekerja.
“SP JICT menghimbau pemerintah agar dapat segera turun tangan selesaikan kisruh ini agar tidak menjadi eskalasi yang sifatnya dapat mengganggu kegiatan ekonomi di Pelabuhan,” harap Nova.
Dia menambahkan, sesuai ajakan Presiden Jokowi lewat pidatonya di depan anggota DPR beberapa hari lalu bahwa hendaknya diwujudkan kemandirian nasional seperti digariskan dalam Nawacita.
“Untuk itu, tidak ada hal yang mendesak untuk JICT diperpanjang lagi oleh asing. Hal ini mengingat JICT diprivatisasi tahun 1999 karena negara butuh dana segar untuk mengurangi defisit APBN saat itu,” ujarnya.
Nova menegaskan bahwa putra-putri bangsa telah mengelola JICT selama 16 tahun. Baik kemampuan dan teknologi pelabuhan sudah sangat memadai. Melihat modal yang sudah dimiliki, peluang untuk mengelola aset nasional yang menguntungkan Indonesia dan membawa manfaat banyak bagi rakyat sangat terbuka lebar.
“Kedaulatan nasional terhadap JICT sebagai pintu gerbang ekonomi nasional hanya akan terwujud jika pemerintah segera turun tangan. SP berharap Presiden dan Menteri terkait yang akan menyelesaikan kisruh konsesi JICT dapat jernih melihat permasalahan dan bersinergi untuk kepentingan nasional sebesar-besarnya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Nova Sofyan mengatakan berbagai upaya yang telah dilakukan SP JICT kiranya dapat memberikan informasi dan memberikan akses yang lebih baik kepada Pemerintah dalam penyelesaian kisruh konsesi JICT, agar tidak berlarut-larut.