Menkeu Sri Mulyani Beberkan Strategi Atasi Utang Jatuh Tempo di 2024
peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kredibel menjadi strategi kunci dalam mengatasi utang jatuh tempo
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kredibel menjadi strategi kunci dalam mengatasi utang jatuh tempo di tahun 2024.
Menurutnya, APBN yang stabil dapat memengaruhi pasar dan pemegang surat utang dan tidak akan tergesa-gesa dalam mencairkan dana. Begitupun sebaliknya, APBN yang tidak kredibel justru akan menjadi 'petaka' bagi pemerintah.
Baca juga: Politisi Golkar Yakin Kondisi Ekonomi Sehat Meski Utang Jatuh Tempo Tahun 2025 Rp 800 Triliun
"Kalau APBN kita dianggap stabil dan kredibel, market itu bisa dan mereka yang pegang surat utang yang jatuh tempo, mereka tidak akan mencairkan. Kalau enggak ada instrumen lain, bingung juga," kata Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip Kamis (14/11/2024).
Bendahara negara mengatakan, utang jatuh tempo di tahun ini akan dilakukan revolving atau diterbitkan kembali. Artinya pemerintah bakal menerbitkan isntrumen baru yang dibeli oleh investor setelah jatuh tempo.
"Jadi semuanya di revolving, jadi kita ada yang revolve ada yang baru. Jadi gross issuance kita sebetulnya lebih besar dari defisit financing," jelasnya.
Baca juga: Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp 800 Triliun, Pengamat Ekonomi Beri Masukan untuk Prabowo-Gibran
Di satu sisi, Sri Mulyani menyatakan bahwa hampir semua investor melakukan revolving terhadap utang jatuh tempo yang nilainya sebesar Rp 400 triliun lebih di tahun 2024 ini. Karenanya, pemerintah dalam hal ini seakan merasa tidak membayar utang tersebut.
"Waktu 2024 Bapak dan Ibu tidak merasa bayar utang Rp 400 triliun anyway. Karena yang pegang instrumen ini dia masih butuh surat berharga itu lagi. Dia menunggu begitu Kemenkeu mengissue itu, jatuh tempo, dia beli lagi surat itu," paparnya.
Sementara itu berdasarkan data APBN per Oktober 2024, realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru pemerintah sebesar Rp 438,1 triliun. Realisasi ini setara 67,6 persen dari target penarikan utang tahun 2024 sebesar Rp 648,1 triliun.
