TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Fraksi PKS telah menyampaikan pandangan atas nota keuangan‎ dan RAPBN 2016 yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2015 yang lalu.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai ada sejumlah materi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang harus dikritisi maupun diapresiasi secara objektif dan proporsional oleh FPKS.

Pertama, angka pertumbuhan yang ditetapkan 5,5 persen sesungguhnya menyelisihi target dalam RPJMN 2016-2019 yang sebesar 6-7 persen.

"Meski lebih kecil angka tersebut sulit dicapai tanpa kerja keras pemerintah," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Kedua, FPKS menilai potensi ekonomi kita masih mungkin tumbuh lebih tinggi dan berkualitas. Sayangnya, kata Jazuli, pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural ekonomi.

Ketiga, Jazuli melanjutkan jargon Trisakti terkait kemandirian ekonomi harus diakui masih sebatas retorika. "Bagaimana roadmap-nya, apa basis industri yang kuat untuk dikembangkan belum nampak jelas. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita sulit menjadi bangsa prosuden," katanya.

PKS, kata Jazuli, mengusulkan hasil pertanian dan kelautan menjadi basis industri yang harus diperkokoh, dan untuk itu perlu dukungan infrastruktur, regulasi, serta kebijakan yang berpihak.

Keempat, pemerintah dan otoritas keuangan harus sinergis antisipasi dampak pelemahan rupiah yang sekarang sudah bertengger di angka Rp13.400 per Dollar AS. "Sebagai nakhoda pemerintah harus jelaskan paket kebijakan yang efektif dan eksesif untuk mengatasi dampaknya terutama berkaitan dengan pelemahan daya beli rakyat," imbuhnya.

Kelima, pemerintah menetapkan target pendapatan negara Rp1.848 triliun dimana dari sumber perpajakan sebesar Rp1.565 triliun. Menurutnya, pemerintah perlu mengefektifkan pencapaiannya karena selama ini selalu tidak tercapai meski nilai target itu sesungguhnya juga jauh dari optimal.

"Tax ratio selama beberapa tahun yang stagnan dan cenderung menurun harus ditingkatkan. Potensi penerimaan dari PNBP juga masih sangat mungkin ditingkatkan," ujarnya.

Keenam, alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp313 triliun meningkat Rp23 triliun harus konsekuen dalam eksekusinya, jangan lagi ada serapan rendah karena akan sangat berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi.

"Pemerintah juga jangan hanya fokus pada pendanaan proyek-proyek besar tapi juga harus mendanai proyek bersifat masif dan padat karya agar lebih langsung dirasakan rakyat dampaknya," tutur Jazuli.

Ketujuh, Jazuli mengatakan anggaran kesehatan Rp106 triliun atau 5 persen dari belanja negara telah memenuhi amanat UU 36/2009 tentang kesehatan. Untuk itu pemerintah harus tingkatkan layanan dan infrastruktur Jaminanan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk saat ini.

Kedelapan, transfer daerah naik menjadi 782 triliun, bahkan lebih tinggi dari belanja K/L. Pemerintah harus awasi dan dampingi agar efektif serapannya untuk percepatan pembangunan daerah, jangan hanya diparkir di bank-bank pembangunan daerah.

Kesembilan, dana desa juga alami peningkatan menjadi Rp46,98 triliun atau 6 persen dari target 10 persen. Ke depan perlu ditingkatkan sesuai amanat UU 6/2014 tentang Desa yakni 10 persen dari dana transfer seiring dengan kesiapan dan kehandalan aparatur desa untuk mengelolanya bagi percepatan pembangunan desa.

"Dana desa harus jadi berkah bagi desa jangan sampai jadi petaka dan sumber korupsi/penyelewengan baru," katanya.

Kesepuluh, alokasi subsidi nonenergi dalam bentuk antuan-bantuan sosial nilainya Rp80,4 triliun harus didukung basis data yang valid dan sistem yang akuntabel, jangan sampai melenceng dari sasaran apalagi diselewengkan.

"Demikian 10 poin penting pandangan FPKS atas Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2016. FPKS akan serius mengawal RAPBN 2016 hingga disahkan nanti agar optimal berpihak pada rakyat yakni dalam meringankan kesulitan ekonomi dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.