TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( F-PDIP), H . Irmadi Lubis mengatakan, untuk mengungkap berbagai persoalan terkait kinerja koorporasi PT Pelindo II, Komisi VI DPR telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan mulai bekerja pekan depan dengan mengundang Menteri Negara Badan Usaha Milik (BUMN) Rini Soemarno.

"Komisi VI sudah sepakat membentuk Panja sebab semua anggota berpendapat ada sesuatu dibalik permasalahan di Pelindo ini, yang sudah multidemensi, " ujar Irmadi Lubis, menjawab wartawan, di Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 ini, permasalahan di Pelindo sudah multidemensi, ada kasus mobile crane masalah dwelling tim, dan pengaduan serikat pekerja.

Paling kontroversial menurut Irmadi adalah percakapan telepon Dirut Pelindo II R.J Lino ke Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dimana dalam percakapan itu R.J Lino mengucapkan kata 'tolong kasih tahu presiden, kalau tidak clearkan hari ini, saya berhenti besok'.

"Urusan apa Dirut Pelindo sama Presiden? Apa kaitannya dia telepon Sofyan Djalil yang notabenenya adalah Kepala Bappenas, padahal Pelindo itu kan dibawah langsung Meneg BUMN Rini Soemarno. Kita dengar juga katanya Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai menelepon dari Korea," katanya.

Irmadi mengingatkan bahwa direksi BUMN itu bertanggungjawab ke Meneg BUMN sebagai diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 soal BUMN .

Irmadi juga menyoroti pergantian pejabat yang dilihatnya bukan hanya kebetulan. Bahkan akibat pergantian pejabat itu, banyak yang ngirim sms ke Irmadi mempertanyakan hal ini. Pergantian pejabat itu harusnya ditunda Presiden dulu, karena mengundang berbagai asumsi dikalangan masyarakat.

"Saya termasuk orang yang masuk desa keluar desa mengkampanyekan Jokowi tempo hari, jadi saya tidak ingin nama Jokowi sampai ternoda," katanya.

Komisi VI DPR sepakat membentuk Panja PT Pelindo ll (Persero) untuk mengungkap berbagai persoalan. Namun, kata Irmadi Lubis, jika dalam Paripurna DPR nanti disepakati dibentuk Pansus, sesuai usulan Komisi III, maka Komisi VI DPR sepakat untuk mengikuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU MD3.