TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berdampak cepat, guna meningkatkan perekonomian dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani ‎SF Motik mengatakan, Kadin mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi tahap pertama beberapa hari lalu, namun yang dibutuhkan saat ini yaitu tindakan yang cepat dalam menggerakan roda ekonomi.

Ada tiga permintaan Suryani yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan subsidi bunga pinjaman untuk eksportir, kedua memberikan tax amnesrty, dan ketiga menghilangkan sementara Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund atau pengelola dana pungutan perkebunan kelapa sawit.

"Kalau mau meningkatkan ekspor, pengusaha dikasih subsidi bunga, tapi pemerintah memberikan catatan ke eksportir dengan syarat uang hasil ekspornya disimpan di Indonesia, bukan di luar negeri," ujar Suryani saat diskusi ‎di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Selain itu, kata Suryani, pemerintah juga perlu memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi pengusaha yang memarkir uangnya di luar negeri, seperti di Singapura. "Kalau ada tax amnesty uang itu balik ke Indonesia," ucapnya.

‎Sementara mengenai penghilangan Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund‎, Suryani menyakinkan hal tersebut akan meringankan beban para pengusaha kelapa sawit di tengah harga dan penjualannya yang turun.

‎"Pajak di kelapa sawit itu mesti dihilangkan, BLU yang baru dibentuk itu dihilangkan saja dulu sementara, kalau ekonomi sudah tumbuh maka dievaluasi lagi," katanya.