TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar 20 orang tokoh Maluku dari berbagai latar belakang menemui Menteri Koordinator Kemaritiman Dr. Rizal Ramli untuk meminta keadilan bagi rakyat Maluku dalam pengelolaan Blok Minyak dan Gas (Migas) yang ada di Maluku.

Rizal Ramli menyatakan dukungan untuk mengubah paradigma pengelolaan Migas.

“Kami hanya ingin rakyat Maluku mendapat perlakuan dan hak yang adil atas sumber daya alam yang ada di Maluku. Sangat miris, karena Maluku menjadi provinsi termiskin keempat di atas kekayaan sumber daya alamnya. Maluku memiliki 25 Blok Migas dan akan terus bermunculan,” kata Tokoh Maluku, Dipl-Oek. Engelina Pattiasina di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman di Jakarta, Rabu (7/10/2015) sore.

Pertemuan yang diinisiasi Engelina Pattiasina itu dihadiri sejumlah tokoh Maluku, seperti Suady Marasabessy, Prof. Dr. J. Martinus Saptenno (Pembantu Rektor II Universitas Pattimura Ambon), Nono Sampono (Anggota DPD RI), Mantan Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun, Dr. Jantje Tjiptabudi, SH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon).

Juga Dr. Augy Syahilatua (Peneliliti Utama LIPI Ambon), Farida Aryani Hehanusa, SE, MAB (Dekan FISIP Universitas Darussalam Ambon), Amir Hamzah (Tokoh Masyarakat Maluku Jakarta), Dr. Semuel Leunufna (Dosen Universitas Pattimura), Boetje Balthazar (Praktisi Perminyakan), Theopilus Louis (Archipelago Solidarity Foundation) dan M. Kainama SH, M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon).

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, mengatakan, Tuhan memberkati Maluku dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Misalnya, satu pertiga ikan di Indonesia berasal dari Maluku. Hanya saja, rakyat Maluku nyaris tidak mendapat apa-apa.

Sekarang, kata Rizal, di Maluku terdapat sumber minyak dan gas. Salah satunya, Blok Masela dengan cadangan gas sangat besar, sehingga dikenal sebagai blok gas abadi. Bahkan, Blok Migas masih akan bermunculan di Maluku dan sangat besar.

“Kalau dikelola dengan baik, Migas di Maluku akan mengalahkan Qatar. Rakyat Maluku harus mendapat manfaat yang adil dari kekayaan alam. Kita harus ubah paradigma pengelolaan Migas,” tegas Menko Rizal sesuai pertemuan dengan Tokoh Maluku.

Dia menjelaskan, pejabat harus mengubah paradigma dari yang penting ekspor dan tanpa peduli masyarakat mau dapat manafaat atau tidak. Blok Masela harus menjadi momentum perubahan paradigma. Rizal menambahkan, pengelolaan Blok Migas harus menguntungkan rakyat dan kawasan timur akan mendapat manfaat dari semua itu.

Pipa Darat Blok Masela

Engelina Pattiasina mengatakan, sangat absurd, wilayah yang kaya justru menjadi daerah termiskin. “Kami tuntut keadilan dan meminta Migas harus bermanfaat bagi rakyat Maluku yang termiskin keempat. UUD juga mengamanatkan sumber daya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat Maluku mengharapkan itu,” tegasnya.

Dia menegaskan, kemiskinan akan berdampingan dengan kebodohan dan tidak sehat. Untuk itu, dengan kekayaan alam yang ada, semua pihak harus membantu Maluku keluar dari kemiskinan. Sebab, Migas di Maluku bukan hanya menghidupi Maluku atau Indonesia Timur semata, tetapi akan menghidupi Indonesia, karena potensi Migas sangat besar.

“Kami memang menginginkan pembangunan instalasi gas (darat) di Maluku, karena akan mendorong pertumbuhan. Jadi, kalau instalasi, saya kira, kami semua mendukung pembangunan yang di darat. Itu jauh lebih baik bagi rakyat. Selain itu, kami minta pembagian hasil Migas yang lebih adil,” ujar pendiri Archipelago Solidarity Foundation ini.

Pembantu Rektor II Universitas Pattimura, Prof. Dr. J. Martinus Saptenno kepada wartawan, mengatakan dari sisi hukum, Maluku sangat dirugikan dan diperlakukan tidak adil dalam pengelolaan Migas.

“Bagaimana mungkin, pemerintah daerah tidak mengetahui kalau wilayah memiliki Blok Migas dan sudah ditender. Ini tidak adil. Pemerintah harus rela untuk mengubah aturan sehingga daerah tidak dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, Alex Retraubun mengatakan, keberadaan Blok Migas di Maluku akan menjadi engine of growth (mesin pertumbuhan) untuk Maluku dan juga wilayah Indonesia Timur.