TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pada awal tahun 2015 telah resmi membubarkan Petral Energy Trading (Petral) Ltd, yang sering dituduh sebagai mafia migas di dalam negeri. Hingga sekarang pemerintah melakukan audit melalui lembaga independen.

Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soejipto memaparkan audit Petral bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Perseroan tak mau menutupi akses informasi terkait audit anak usaha Pertamina yang bermarkas di Singapura itu.

"Nggak kita tutupi audit Petral. Kita kan harus membangun kepercayaan publik," ujar Dwi, Selasa (20/10/2015).

Pertamina kata Dwi, melalui berbagai cara berusaha agar masyarakat bisa mendukung audit Petral tersebut. Hal itu sejalan dengan menarik kembali kepercayaan rakyat terhadap perusahaan BUMN yang sering dituduh melakukan kegiatan mafia migas dan merugikan negara.

"Sekarang ini bagaimana kita membangun kepercayaan publik kepada Pertamina," kata Dwi.

Dwi memaparkan meski Petral sebagai perusahaan perwakilan di dunia internasional dibubarkan, Pertamina terus ekspansi ke negara luar penghasil minyak. "Itu semua kalau nanti ada baiknya Pertamina kembangkan internasional bisnisnya," papar Dwi

Dwi menambahkan Pertamina masih mengkaji anak perusahaan baru pengganti Petral yang bergerak di sektor hilir migas. Karena bagaimanapun juga, harus ada perwakilan yang lebih baik dari Petral untuk transaksi bisnis migas secara terbuka untuk kebutuhan BBM di dalam negeri.

"Kalau best practice pemain internasional kan punya downstream juga. Ini kita studi mestinya punya," kata Dwi.

Sebelumnya diketahui setelah Petral dibubarkan, fungsinya dipindahkan kepada Integrated Supply Chain yang langsung berada di bawah Pertamina. Sehingga segala kegiatan impor minyak, bisa langsung dipantau negara.